Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan fokus memperkuat peran para komisaris di masing-masing BUMN. Peran komisaris dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, selama ini peran komisaris tak terlalu dianggap, padahal mendapat gaji besar dengan menggunakan uang rakyat.
Untuk itu, Arya menyatakan Kementerian BUMN mendorong Komisaris BUMN meningkatkan pengawasan operasional perusahaan pelat merah.
"Penguatan komisaris. Selama ini komisaris tidak dianggap. Kita ini negara sudah membayar gaji besar komisaris. Merekalah jadi perpanjangan tangan kementerian untuk audit," ucap Arya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019).
Baca: Direktur Utama Garuda Ari Askhara Dipecat, Warganet Usulkan Susi Pudjiastuti Jadi Pengganti
Arya mencontohkan kasus dugaan penyelundupan Harley Davidson dan dua sepeda Brompton menggunakan pesawat Garuda A330-900.
Baca: Bahas Ahok Masuk Pertamina, Erick Thohir Akui Adanya Campur Tangan Jokowi
Meski bermula dari laporan masyarakat, Arya menyatakan audit internal Garuda turut berperan membongkar kasus yang membuat Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara dicopot dari jabatannya tersebut.
"Kasus ini awalnya laporan masyarakat. Masyarakat yang menginformasikan adanya kasus motor mewah yang masuk lewat Garuda. Ketika sampai di kami, kami langsung mendorong Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea dan Cukai untuk melakukan investigasi."
"Kami juga dorong internal untuk lakukan audit karena KemenBUMN tidak punya perangkat untuk itu. Kami manfaatkan perangkat yang ada pemerintah sekarang. Jadi ke depan kalau ada laporan serupa, maka akan kami dorong pihak berwajib untuk lakukan penyelidikan. Kalau ada akan ditindak langsung oleh Kementerian BUMN," katanya.
Diketahui, terdapat sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN yang kini ditangani KPK.
Salah satunya, kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif dalam proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya yang menjerat mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya dan mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar.
Disinggung mengenai kasus ini, Arya menegaskan Kementerian BUMN mendukung proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum seperti KPK. Selain itu, pihaknya juga mendorong komisaris untuk melakukan audit internal.
"Kami akan mendorong audit yang di bawah komisaris. Mereka akan kami dorong untuk audit kasus-kasus tadi. Disamping itu, kami minta aparat untuk lakukan penyelidikan," tegasnya.
Arya memastikan Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen membersihkan perusahaan-perusahaan BUMN dari berbagai penyimpangan. Hal ini dibuktikan Erick dengan mencopot Ari Ashkara.
"Sudah jelaskan, Pak Erick Thohir tidak memukul bawah tapi langsung memukul pucuk pimpinannya. Itu kan membuktikan beliau komitmen dengan yang namanya bersih-bersih di BUMN. Ini sejalan dengan visinya pak Jokowi yang minta untuk perombakan total di BUMN," kata Arya.