Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai pemerintah bisa meninjau kembali investasi China di Indonesia untuk menyikapi sikap klaim sepihak China terhadap wilayah perairan Natuna di Kepulauan Riau.
Menurutnya, jika pemerintah China tidak merespons nota protes Indonesia, pemerintah harus mengkaji kembali hubungan bilateral dengan China.
"Saya pikir bisa saja kalau memang China tidak ada respons," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menjelaskan wilayah Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Hal itu sesuai ketetapan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982).
Ia meminta Cina untuk menghormati ketetapan itu, karena Cina juga menjadi negara menyepakati ratifikasi UNCLOS.
Baca: Langgar Kedaulatan Indonesia, Retno Marsudi: Tiongkok Harus Patuh Aturan UNCLOS!
"Tetapi apapun yang terjadi semua ini kan sudah diatur dalam konvensi (UNCLOS), sehingga kita minta Cina untuk mentaati," ujarnya.
Syarief menyatakan China saat ini memang investor terbesar ketiga di Indonesia. Namun dia menilai kasus klaim perairan Natuna akan mengganggu hubungan Indonesia-Cina.
Baca: Tak Hiraukan TNI, Kapal Tiongkok Masih Nekat Terobos Natuna, Yudo Margono: Kami Perkuat Lagi
Meski China memiliki investasi yang besar di Indonesia, Syarief menilai tetap membutuhkan Indonesia.
Karena itu dia menilai Indonesia tidak perlu khawatir implikasinya terhadap ekonomi.
"Kalau ada implikasinya terhadap ekonomi itu merupakan risiko menjaga kedaulatan. Cina merupakan investor ketiga dan juga pasti Cina sangat membutuhkan indonesia," kata dia.
Jangan Lembek
Pemerintahan Jokowi diminta belajar dari kasus klaim blok Ambalat oleh Pemerintah Malaysia pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Saat itu SBY sangat tegas menolak klaim tersebut.
"Yang pertama kasus Natuna ini mengingat kan saya terhadap kasus Ambalat ya, tahun 2005 2006 ya, dimana pada saat itu pak SBY sangat tegas ya bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi maka mereka semua keluar dari teritorial kedaulatan NKRI, "kata Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (7/1/2020).
Sikap tegas SBY terhadap Blok Ambalat, menurut Syarief, membuahkan hasil. Pelanggaran kedaulatan Indonesia oleh Malaysia pada kurun waktu 2005-2009 berhenti. Menurutnya tidak ada kata mundur dalam menjaga kedaulatan Indonesia.
"SBY dulu pernah di kapal perang berhadapan dengan perbatasan Malaysia waktu itu kalau mau perang ayo perang, pada saat itu. Tapi repson Malaysia pada saat itu, dan kita juga ingin supaya menyelesaikan dengan diplomatik," katanya.
Sejauh ini menurut Syarief sikap pemerintah Indonesia sudah cukup tegas dalam menyikapi klaim sepihak China itu. Namun menurutnya sikap pemerintah masih belum satu suara di jajaran kementerian dan lembaga.
"Jadi harus lebih dipertegas lagi ya, lebih dipertegas lagi. kalau ada implikasi nya Terhadap ekonomi, ya itu resiko daripada menjaga kedaulatan itu," katanya.