News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kasus Jiwasraya

Kasus Jiwasraya, Pemerintah Harus Punya Konsep Jelas Pengembalian Uang kepada Nasabah

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Warga melintas di depan kantor Pusat Asuransi Jiwasraya Jakarta, Selasa (15/1). Untuk mengatasi masalah lukuiditas di Jiasraya pemerintah akan mengundang BUMN dan investor asing masuk menjadi pemegang saham di Jiwasraya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty mengatakan pemerintah dan manajemen PT Asuransi Jiwasraya harus mempunyai konsep pengembalian uang kepada nasabah.

"Pemerintah harus punya roadmap yang jelas. Kalau mau cicil, seperti apa cicilannya. Jangan sampai nanti nyicil terus tidak jelas," kata Aulia.

Dia mengusulkan pemerintah dan manajemen PT Asuransi Jiwasraya memprioritaskan pembayaran nasabah produk asuransi tradisional

Menurut dia, hasil produk dari asuransi tradisional Jiwasraya terhitung lebih rendah atau seperti layaknya return pada produk asuransi umum lainnya.

Baca: Link Download MP3 dan Lirik Lagu Cinta - Dewa 19: Cinta Bukan Sekedar Kata-kata Indah

Baca: Menkominfo: Ada 127 Hoaks dan Disinformasi Soal Virus Corona Beredar di Media Sosial

Baca: Eks Polisi Ikut Gerombolan Perampok Truk di Sumsel, Perannya Hanya Jadi Sopir, Ini Aksi Mereka

Dia menjelaskan nasabah produk tradisional harus diprioritaskan yaitu karena didasarkan pada jumlah pesertanya yang lebih banyak dibandingkan nasabah Jiwasraya di produk JS Saving Plan.

Sementara untuk produk JS Saving Plan, menurut Aulia, besaran hasilnya diketahui di atas suku bunga deposito dan obligasi sehingga resikonya lebih tinggi.

Dia mengungkapkan, nasabah Jiwasraya di produk tradisional jumlahnya mencapai 4,7 juta orang sedangkan nasabah Jiwasraya di produk JS Saving Plan hanya 17.000 orang.

"Nasabah Saving Plan penting juga, cuma baiknya yang 4,7 juta dulu dong yang pastinya yang rentan dulu," tuturnya.

Dia menyarankan pemerintah menggunakan skema pembayaran 70% untuk nasabah produk tradisional dan sisanya 30% untuk bayar nasabah JS Saving Plan.

Baca: Menkominfo: Ada 127 Hoaks dan Disinformasi Soal Virus Corona Beredar di Media Sosial

Dia berharap ada kerja sama antar pemangku kepentingan agar skema pembayaran itu bisa berjalan dengan baik.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini