Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi meluncurkan Kartu Pra Kerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden meminta agar diluncurkan pagi ini karena, nanti ada rapat terbatas (ratas).
"Kartu Pra Kerja ini untuk pertama kalinya pemerintah menggandeng startup Unicorn ataupun startup digital. Tujuannya agar kita bisa melakukan akses kepada masyarakat Indonesia secara lebih luas," ujarnya saat teleconference di kantornya, Jakarta, Jumat (20/3/2020).
Baca: Pemerintah Luncurkan Kartu Pra Kerja, Awal April Sudah Bisa Daftar
Airlangga mengungkapkan, baru saja diselenggarakan penandatanganan kerja sama dengan 11 mitra resmi, di antaranya 8 platform digital yakni Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Ruang Guru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker.
Kemudian, ia menyampaikan, pemerintah juga menggandeng 3 mitra pembayaran yakni Bank Negara Indonesia (BNI), OVO, dan Link Aja.
Dengan 11 mitra tersebut, mulai dari pendaftaran, pemilihan, pelatihan hingga pembayaran insentif pascapelatihan sudah dapat dilakukan dengan tiga cara.
"Pelatihannya sendiri bisa online, offline dan bisa hybrid. Bisa model 3 in 1, 2 in 1 atau hanya 1," kata Airlangga.
Kendati demikian, Airlangga menambahkan, saat ini lebih diutamakan online terkait penyebaran wabah virus corona atau Covid-19.
"Kami mendorong online terlebih dahulu. Selanjutnya, persilakan penyelenggara kursus pelatihan yang bagus untuk mendaftar sebagai mitra penyedia pelatihan Kartu Pra Kerja di platform-platform yang ada," pungkasnya.
Di samping itu, pelatihan secara offline juga disediakan di beberapa daerah dan Kartu Pra Kerja itu diberikan satu orang satu kali kesempatan, sehingga karena diharapkan agar masyarakat bisa cermat dalam memilih.