Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memastikan ketersedian minyak sawit aman menghadapi puasa dan lebaran.
Direktur Eksekutif Gapki, Mukti Sardjono menjelaskan meski pandemi Covid-19, operasional industri minyak sawit tetap berjalan normal.
"Berdasarkan stok yang tersedia di akhir Februari, pasokan minyak sawit untuk kebutuhan puasa dan lebaran akan cukup tersedia. Konsumsi dalam negeri 2-3 bulan menjelang lebaran biasanya naik," kata Mukti dalam ketarangannya, Selasa (21/4/2020).
Kenaikan konsumsi industri minyak goreng ditopang oleh produk margarin, biskuit dan lain-lain mulai memproduksi ekstra untuk memenuhi kebutuhan minyak makan.
Baca: DPRD Sidoarjo Usulkan Bantuan Rp 1 Juta Untuk Tiap Keluarga Terdampak Covid-19 Selama PSBB
Baca: Marhaban Ya Ramadhan, Simak 15 Ucapan Ramadan 2020 yang Cocok untuk Status WhatsApp!
Baca: Kesehatan Kim Jong Un Dikabarkan Memburuk, Korea Utara Tak Buka Suara & Negara Terancam Ditutup
Dalam situasi ekonomi dunia yang melemah, sampai dengan Februari 2020, industri minyak sawit menyumbang devisa sebesar USD 3,5 milyar.
Dibandingkan dengan bulan Januari 2020, produksi sawit (CPO dan PKO) bulan Februari turun 5,4 persen.
Sementara pada periode yang sama ekspor produk sawit naik sekitar 140 ribu ton, demikian juga konsumsi dalam negerin naik sekitar 30 ribu ton.
Kenaikan ekspor terjadi hanya pada produk turunan CPO sedangkan pada produk PKO dan oleokimia turun.
Secara year on year (YoY), terjadi penurunan ekspor yang cukup signifikan untuk bulan Januari-Februari 2020 dibandingkan Januari-Februari 2019 yaitu sekitar 20 persen.
"Ekspor ke China Januari-Februari 2020 adalah 500 ribu ton lebih rendah, ke Afrika 250 ribu ton, ke India 188 ribu ton lebih rendah dari ekspor Januari - Februari 2019," terangnya.
Penurunan ekspor ke China sangat mungkin disebabkan oleh outbreak covid-19, penurunan di Afrika mungkin disebabkan oleh harga yang tinggi, dan penurunan di India diperkirakan karena adanya keraguan importir untuk membuat kontrak pembelian.