News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Indef: Momentum Kartu Prakerja Tidak Pas

Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Posko pendampingan pendaftaran program Kartu Prakerja yang disediakan Pemprov Jatim di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim didatangi banyak pencari kerja terutama mereka yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan di seluruh Jawa Timur. Surya/Ahmad Zaimul Haq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance ( Indef) Eko Listiyanto menilai momentum penerbitan Kartu Prakerja di masa pandemi virus corona (Covid-19) kurang tepat.

Hasil riset Indef menunjukkan, Kartu Prakerja merupakan 1 dari 6 kebijakan penanganan Covid-19 yang mendapat respons negatif dari masyarakat.

Dari 38.260 perbicangan di linimasa Twitter selama 27 Maret 2020 hingga 5 April 2020, 81 persen masyarakat merespons negatif. Kartu Prakerja disebut boros anggaran dan adanya konflik kepentingan.

Baca: Jaga Stabilitas Harga Pangan saat Ramadan, Begini Jurus Kemendag

Baca: 4 Resep Masakan Cocok untuk Menu Sahur, Bihun Goreng Bumbu Opor hingga Ikan Tongkol Bumbu Arsik

"Kita tahu jumlah PHK meningkat. Adanya Kartu Prakerja bukan tidak dibutuhkan, tapi momentumnya tidak pas sama sekali," kata Eko dalam konferensi video di Jakarta, Minggu (26/4/2020).

Eko menilai, hadirnya Kartu Prakerja di masa pandemi seolah dipaksakan pemerintah untuk memberdayakan pekerja terdampak PHK. Padahal pekerja PHK saat ini lebih membutuhkan dana riil sebagai bantuan sosial, bukan untuk pelatihan.

Terlebih, pelatihan online yang terdapat dalam Kartu Prakerja terkesan "nyeleneh". Mulai dari pelatihan mengetik Microsoft Word Rp 500.000 hingga pelatihan ojek online yang dibanderol Rp 1 juta.

"Isinya kelas online, konflik kepentingan, masyarakat banyak tidak setuju. Waktunya tidak tepat hanya karena sudah diprogramkan jadi dipaksakan," ungkap Eko.

Untuk memperbaiki penanganan Covid dan sentimen publik, Eko menilai dana Kartu Prakerja hendaknya bisa direalokasi untuk sektor lain selama pandemi masih menekan pendapatan rakyat.

Implementasi maupun penyaluran bantuan sosial pun mesti cepat dan tepat sasaran. Penyaluran bansos yang cepat akan mempercepat pemulihan terhadap ekonomi yang semakin terjerembab.

"Saran saya untuk memperbaiki, ini perlu penguatan konsep implementasinya. Bagaimana caranya kebijakan bisa sampai ke masyarakat. Isu-isu itu harus ditekankan oleh presiden dan kementerian agar penanganan Covid-19 menimbulkan optimisme," tandas Eko.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Indef: Kartu Prakerja Bukan Tidak Dibutuhkan, Tapi Momentumnya Tidak Pas"

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini