Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran tahun 2021 sebesar Rp115,58 triliun.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
Basuki menjelaskan, anggaran yang diajukannya sudah dilakukan penyesuaian dari usulan sebelumnya yakni Rp140,33 triliun.
"Berdasarkan Surat Menteri Bappenas dan Kementerian Keuangan pada 8 Mei pagu indikatif yang dialokasikan adalah Rp115,58 triliun," kata Basuki.
Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR melakukan redesain program kerja tahun depan menyesuaikan pagu anggaran.
Adapun 13 program kerja 2020 menjadi 5 program pada 2021 yang fokus kepada empat pilar pembangunan.
Baca: PUPR Targetkan Serap 28.987 Tenaga Kerja dari Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Empat pilar pembangunan tersebut yakni pemulihan industri pariwisata, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman nasional, dan reformasi sistem ketahanan bencana.
"Tahun 2021 redesain 13 program menjadi 5 program antara lain dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi, infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman," jelasnya.
Basuki memastikan redesain program kerja sesuai yang disampaikan Kepala Bappenas untuk melaksanakan visi dan misi presiden dan tujuh agenda pembangunan nasional (RPJMN) 2020-2024.
Baca: Smartphone dari Black Market Masih Bisa Digunakan Meskipun Ada Aturan Blokir IMEI, Ini Alasannya
PUPR, sambungnya, meyakini siap melakukan penghematan dengan memangkas belanja barang dan operasional seperti anggaran perjalanan dinas.
Kementerian PUPR pada anggaran 2021 akan berfokus pada dua bidang yaitu Sumber Daya Air sebesar Rp44,46 triliun dan Bina Marga Rp38,89 triliun.
Baca: Trik Membeli Mobil Bekas Agar Tak Tertipu dan Salah Pilih yang Bikin Nyesel
Bidang SDA, PUPR membaginya untuk bendungan dan embung Rp15,35 triliun, irigasi dan rawa Rp7,27 triliun, pengendalian daya rusak Rp 6,44 triliun, operasi dan pemeliharaan Rp 6,38 triliun, air tanah dan air baku Rp3,07 triliun, pengadaan tanah Rp3,03 triliun, pengendalian Lumpur Sidoarjo Rp0,28 triliun, hingga dukungan lainnya Rp2,64 triliun.
Sementara untuk bidang Bina Marga akan banyak terserap untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp36,02 triliun, serta dukungan manajemen Rp2,87 triliun.