Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) hingga 9 Juli 2020 terserap Rp8,42 triliun atau setara 6,82 persen dari total pagu anggaran Rp123,46 triliun.
"Meski tergolong masih rendah, namun realisasi penyaluran dana PEN untuk KUMKM patut diapresiasi. Pasalnya saat ini pelaku UMKM dan koperasi masih dihadapkan pada keragu-raguan untuk kembali menjalankan bisnisnya dengan normal lantaran belum adanya kejelasan sampai kapan covid-19 bakal berlangsung," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof Rully Indrawan di Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Prof. Rully menyebut realisasi penyerapan dana PEN untuk KUMKM tersebut terbagi melalui tiga program yaitu subsidi bunga KUR dengan nilai Rp12,96 miliar (0,26 persen dari Rp35,28 triliun).
Kemudian melalui penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi kredit melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) senilai Rp8,16 triliun (10,37 persen dari total dana Rp78,78 triliun).
Baca: Percepatan Belanja Anggaran Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional
Adapun melalui pembiayaan investasi kepada koperasi yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sebesar Rp239,6 miliar (23,96 persen dari pagu Rp1 triliun).
Baca: Muhammadiyah Minta Pemerintah Fokus Bantu UMKM sebagai Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional
"Subsidi bunga KUR, hingga 9 Juli 2020 kemarin baru ada lima bank dan satu koperasi penyalur yang telah mengajukan klaim atas dana talangannya," terang Rully.
Keenam lembaga penyalur tersebut yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BRI), Bank Kaltimtara, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana.
Rully membenarkan bahwa masih banyak bank-bank dan lembaga penyalur lainnya yang belum melakukan klaim atas dana yang disalurkan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) yaitu ke Kementerian Koperasi dan UKM.
Dia berharap bank-bank dan lembaga penyalur segera mengajukan klaimnya agar bisa segera dicairkan.
"Jadi baru ada enam saja yang melakukan klaim, belum seluruhnya. Kami berharap semakin banyak yang mengurus masalah administrasi. Mudah - mudahan dalam waktu dekat sudah bergulir lagi. Kalau memang lambat perlu diingatkan, karena masyarakat butuh dan dananya sudah ada," sambung Rully.
Sementara itu di tempat yang sama Guru Besar Universitas Padjajaran, Prof Ina Primianan, berharap agar program PEN yang sudah direncanakan sangat baik tersebut dapat ditingkatkan akselerasi penyalurannya.
"Perlu melakukan pendekatan ke perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya agar melakukan percepatan (penyaluran). Mungkin ada UMKM yang belum tahu PEN karena banyak program pemerintah sehingga UMKM tidak mengerti. Jadi perlu juga digencarkan sosialisasinya," tutur Ina.