Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan, pelaku usaha ritel berkomitmen menjaga ketersediaan dan kestabilan bahan pangan pokok.
"Secara khusus Aprindo sedari awal berkomitmen untuk beberapa aspek yang diprioritaskan oleh pemerintah. Mulai dari ketersediaan pasokan, pengelolaan stok, kelancaran distribusi dan tentunya kestabilan harga (leader price)," ujar Roy N. Mandey, dalam keterangan Kamis (27/8/2020).
Aprindo, tambahnya, melibatkan koordinasi bersama jaringan perwakilan daerahnya (DPD/DPC) yang merupakan kekuatan para pelaku usaha ritel modern pada 34 provinsi & berbagai Kab./Kota di seluruh Indonesia.
Sehingga ada jaminan pasokan bahan kebutuhan pokok dan semua aspek pendukungnya bisa tercapai sesuai target yang diharapkan Pemerintah dan pelaku usaha ritel modern anggota Aprindo.
Baca: Pengunjung di Pusat Perbelanjaan Menurun sejak Wabah Corona, Ini Permintaan Aprindo
"Koordinasi intens kita lakukan, baik dari pusat hingga ke daerah bersama jajaran Kemendag RI dan Dinas Perdagangan Provinsi & Kabupaten/Kota. Upaya ini yang akhirnya bisa membantu pemerintah menjaga ketahanan dan kestabilan harga bahan pangan pokok. Alhasil kita bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat juga," imbuh Roy.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto memberikan apresiasi kepada berbagai pihak antara lain, Polri yang diwakili Satgas Pangan dan para pelaku usaha bahan kebutuhan pokok, karena berhasil menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga pangan selama pandemi Covid-19.
Baca: Dua Karyawan Manajemen Positif Covid-19, Aeon Mall BSD Ditutup Sementara
Mendag RI berharap sinergi antara pemerintah dengan Polri dan pelaku usaha dapat terus terjalin sehingga aktivitas perekonomian dapat dijalankan dengan lancar.
"Di era New Normal, banyak hal yang harus disesuaikan dan diperbaharui pada era new normal dengan baik oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Kenapa ini berjalan baik? Karena didukung oleh seluruh pihak, baik BUMN, Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pelaku Usaha. Termasuk Polri sebagai pengawal kelancaran dan keamanan distribusi," pungkasnya.