Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Rabu (2/9).
Dalam rapat itu, Arifin menjelaskan dalam nota keuangan RAPBN 2021 subsidi Elpiji 3 kilogram (kg) sebesar 7 juta metrik ton (MT).
Namun, hal itu memicu cecaran dari Komisi VII. Lantaran dalam raker sebelumnya yakni 29 Juni sudah disepakati volume Elpiji 3 kg untuk 2021 adalah sekitar 7,5-7,8 juta MT.
Baca: SPBE Jamin Pasokan Gas Elpiji Aman Selama Pandemi
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Dony Maryadi Oekon mengatakan volume Elpiji sebenarnya selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya sekitar 200 ribu MT per tahun. Sehingga di tahun 2021, minimal akan tersedia sekitar 7,2-7,5 juta MT dalam kondisi biasa.
Akan tetapi saat ini Covid-19 melanda. Pandemi disinyalir membuat UMKM bermunculan yang mana berimbas pada peningkatan kebutuhan subsidi Elpiji 3 kg.
"Kondisi Covid ini timbul lah warung-warung kecil banyak, mereka ini membutuhkan gas 3 kg ini. Ini yang saya bilang tadi PSO naik, bayangkan tanpa Covid kita berharap naik jadi 7,5 juta, ini ada Covid bisa tambah lagi pak," kata Dony, dalam rapat di Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Sementara anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Rudy Mas'ud mengharapkan volume subsidi Elpiji 3 kg tetap sesuai dalam rapat kerja sebelumnya yakni sebesar 7,5-7,8 juta MT. Karena kesepakatan itu tentu telah diambil dengan berbagai pertimbangan.
Baca: Gara-gara Butuh Biaya Nikah, Seorang Pria Curi 67 Tabung Gas Elpiji, Kepergok saat Sedang Beraksi
"Ini perlu menjadi pertimbangan. Kita kemarin sepakat minimum 7,5 juta MT, tentu banyak reason (alasan) pak. Memang suasana kondisi benar-benar harus ada keberpihakan ke warga negara. Saya pengin kira-kira, faktor-faktor yang bisa dari 7 menjadi 7,5 syukur-syukur 7,8 (juta)," kata Rudy.
Di sisi lain, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Abdul Wahid menilai masalah subsidi Elpiji 3 kg ini perlu ditinjau ulang. Ketika saat ini pemerintah berusaha mendorong konsumsi masyarakat, menurut Abdul caranya adalah dengan mendorong subsidi itu sendiri.
"Masa subsidi tetap segitu, secara sederhana menurut saya perlu ditinjau ulang soal subsidi ini. Kita harus berpihak masyarakat dari sisi kepentingan pemerintah mempertahankan ekonomi dengan mendorong konsumsi masyarakat yang lebih baik. Salah satunya subsidi yang harus diperbanyak," kata Abdul.