Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Indef Bhima Yudhistira membeberkan catatan kritis atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, selama satu tahun pertama memerintah, Selasa (20/10/2020).
Berkaca pada tren pelemahan ekonomi yang terjadi saat ini Bhima mengatakan, angka kemiskinan diperkirakan mencapai lebih dari 12-15 persen akibat jumlah orang miskin baru yang meningkat.
Bank Dunia menyatakan terdapat 115 juta kelas menengah rentan miskin yang dapat turun kelas akibat bencana termasuk pandemi Covid-19.
Bhima juga menyebut, jurang ketimpangan antara orang kaya dengan orang miskin akan semakin melebar pasca pandemi Covid-19.
"Ketimpangan semakin meningkat karena orang kaya terus menabung di bank, dengan lebih sedikit membelanjakan uang nya. Sementara itu, masyarakat miskin tidak memiliki cukup tabungan," kata Bhima.
Baca juga: Ketidakyakinan Buruh Atas Lapangan Kerja Baru dan Klaim Respon Positif Dunia Terhadap UU Cipta Kerja
Dia juga menyoroti pemerintah dan DPR yang di tengah situasi pandemi justru mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontraproduktif terhadap upaya pemulihan ekonomi.
"Dengan draft yang berubah-rubah pasca paripurna DPR, serta implikasi dirilisnya 516 aturan pelaksana, UU Cipta Kerja membuat ketidakpastian regulasi di Indonesia meningkat," kata Bhima.
Utang Luar Negeri
Bhima juga menyoroti Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.
Ia mengutip data International Debt Statistics 2021 dari Bank Dunia yang mencatat ULN Indonesia mencapai 402 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Baca juga: Menkeu Klaim RI Lebih Baik dari Negara Lain soal Resesi, Ekonom Indef: Jangan Over Optimis
Bahkan ULN negara ini lebih besar dari negara anggota ASEAN lainnya, Thailand.
"Indonesia tercatat menempati urutan ke-7 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN), yakni 402 miliar dolar AS. Beban ULN Indonesia jauh lebih besar dari Argentina, Afrika Selatan dan Thailand," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Selasa (20/10/2020) sore.
Ia menyoroti langkah pemerintah yang terus menambah utang di tengah situasi pandemi.