"Artinya, pemerintah sedang mewariskan utang pada generasi masa depan," kata Bhima.
Dia menyebut, setiap satu orang penduduk Indonesia di era pemerintahan Jokowi-Maa’ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta.
Perhitungan itu didapat dari total utang pemerintah sebesar Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk.
Inflasi terlalu rendah
Di sisi lain, Bhima mengatakan terjadi penurunan level inflasi Indonesia, yang menjadi terlalu rendah karena adanya tekanan pada daya beli masyarakat.
"Deflasi bahkan terjadi dalam beberapa bulan dengan inflasi inti (core inflation) hanya 1,86 persen per September 2020," kata Bhima.
Dia menjelaskan, inflasi yang rendah berakibat pada harga jual barang yang tidak sesuai dengan ongkos produksi dari produsen.
Bahkan, Bhima menambahkan, tidak sedikit produsen yang menawarkan harga diskon agar stok tahun sebelumnya bisa habis terjual.
"Dalam jangka panjang jika inflasi tetap rendah maka produsen akan alami kerugian bahkan terancam berhenti beroperasi," ujar dia.
Imbas dari berhentinya operasi, akan berdampak pada pekerja.
Bhima mengatakan, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terus mengalami kenaikan.
"Diperkirakan, jumlah karyawan yang di PHK dan dirumahkan mencapai 15 juta orang. Hasil survey ADB (Asian Development Bank) menunjukkan UMKM di Indonesia terus lakukan pengurangan karyawan setiap bulannya," kata Bhima.
Dia menyebut, situasi di tahun 2020 sangat berbeda dari krisis 1998 dan 2008, ketika PHK di sektor formal dapat ditampung di sektor informal/UMKM.
"Saat ini 90 persen UMKM membutuhkan bantuan finansial untuk memulai usahanya kembali," ujar dia.
Sumber:
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Berikut Ini Catatan dari Sektor Ekonomi