Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, ekonomi mau tidak mau harus menuju ke arah keberlanjutan alias sustainability.
Dia menilai tidak bisa lagi ekonomi hanya diarahkan untuk pertumbuhan tanpa memikirkan pengembangan keberlanjutan.
"Para pengelola dana di dunia saat ini memasukkan isu keberlangsungan dan perlindungan sosial dalam pertimbangan investasinya. Mereka cenderung menghindari proyek-proyek yang mengganggu lingkungan," terangnya dalam webinar Outlook Ekonomi: Peluang RI Keluar dari Resesi, Senin (26/10/2020).
Baca juga: Menkop: Pengendalian Isu Kesehatan Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi KUMKM
Dengan pola seperti itu, sebuah proyek investasi yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan akan kesulitan memperoleh pendanaan.
Akibatnya, pembiayaan untuk industri tersebut menjadi lebih mahal.
"Mau tidak mau, orang harus pindah ke sektor yang bisa mendukung keberlangsungan," ujar Chatib.
Chatib menyampaikan pemerintah harus melakukan intervensi dengan membuat treatment atau perlakuan yang berbeda bagi industri yang mengembangkan inovasi dalam rangka pengembangan keberlanjutan.
Salah satu intervensi tersebut, menurut Chatib, adalah dengan memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang mengembangkan keberlanjutan.
Baca juga: Ekonomi Digital di Asia Tenggara Diprediksi Tumbuh Sampai 124 Miliar Dolar AS
Sementara perusahaan yang memiliki eksternalitas negatif atau tidak mendukung sustainability dikenai pajak.
Chatib mencontohkan, bahan bakar berbasis fosil semestinya sudah tidak perlu lagi disubsidi.
Dana subsidi bisa dialihkan untuk mendukung sektor yang mengembangkann keberlanjutan seperti mobil listrik.
"Peran pemerintah sangat penting, perlu ada intervensi untuk mendukung ekonomi mengarah ke sustainability," tegas Chatib.