Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial telah merealisasikan program Perlindungan Sosial yang menjadi bagian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 sebesar Rp 112,7 triliun dari pagu Rp 128,9 triliun.
Atau persentasenya per 3 November 2020 sudah mencapai 87,44 persen.
Hal itu disampaikan Mensos Juliari Batubara melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (4/11/2020).
"Sisanya ini (anggaran,red) sudah dijadwalkan pencairannya di bulan November ini dan bulan Desember," kata Juliari.
Untuk realisasi Keuangan PEN Perlindungan Sosial di Kemensos per 3 November 2020. Program reguler Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasi 100 persen.
Anggaran yang disalurkan sudah mencapai semuanya, yaitu Rp 36,71 triliun.
Baca juga: Penyaluran 450.000 Ton Beras Tuntas, Mensos Tutup Program Bansos Beras untuk PKH
Bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH realiasasinya telah mencapai Rp 3,29 triliun dari Rp 5,26 triliun atau 62,47 persen.
Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) realisasinya Rp 37,31 triliun dari Rp 43,12 triliun atau 86,52 persen.
Lalu, dari sisi anggaran program khusus, program Bansos Sembako Jabodetabek realisasinya Rp 5,65 triliun dari Rp 6,84 triliun atau 82,59 persen.
Bansos tunai (BST) realisasinya Rp 25,86 triliun dari Rp 32,4 triliun atau 79,80 persen.
Dan Bansos Tunai Bagi KPM Sembako Non PKH terealisasi 100 persen dengan anggaran terealisasi penuh Rp 4,5 triliun.
Juliari juga menjelaskan secara rinci pada beberapa program yang penting.
Program PKH yang sudah terealisasi 100 persen diterima oleh 10 juta KPM. Bantuan diberikan kepada maksimal 4 orang dalam satu keluarga.
Besarannya, bantuan tertinggi Rp 10.800.000 per tahun atau Rp 900.000 per bulan. Bantuan terendah Rp 900.000 per tahun atau Rp 75.000 per bulan.
Kemudian pada program Sembako atau BPNT terjadi perluasan KPM, dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM terhitung sejak April 2020.
Terjadi kenaikan indeks dari semula Rp 150 ribu per bulan per KPM, menjadi Rp 200 ribu per bulan per KPM.
Baca juga: Hingga 2 November, Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Sudah Capai Rp 366 Triliun
Realisasi penerima manfaat per Oktober 2020 sudah tercapai 95,02 persen atau diterima 19.004.395 KPM.
Realisasi anggaran sebesar 86,52 persen atau Rp 37,31 triliun dari Rp 43,12 triliun.
"Jadi ada kenaikan 4,8 juta KPM. Memang tidak mudah mencari 4,8 juta keluarga untuk diberikan bantuan, mudah-mudahan November ini bisa tercapai," jelas Juliari.
Untuk program yang sifatnya khusus, program Bansos Sembako Jabodetabek dengan 1,9 juta KPM. Terjadi perubahan nilai besaran bantuan periode I (April - Juni), Rp 600 ribu per keluarga per bulan.
Periode II (Juli - Desember) menjadi Rp 300 ribu per keluarga per bulan.
"Memang kita lakukan penyesuaian di bulan Juli sampai Desember karena pada bulan Juli ada tambahan-tambahan program baru dari pemerintah yang melengkapi program perlindungan sosial," katanya.
Program ini realisasi anggarannya sebesar 82,59 persen atau Rp 5,65 triliun dari Rp 6,84 triliun.
Bantuannya periode I berupa paket sembako sebanyak empat kali dan beras 25 kg diterima dua kali. Periode II berupa paket sembako.
Sementara itu, untuk Bansos Tunai Non Jabodetabek mendapatkan uang tunai yang penyalurannya bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
Penerima manfaatnya sebanyak 9 juta KPM. Program ini juga dilakukan penyesuaian besaran bantuannya periode I (April - Juni), Rp 600 ribu per keluarga per bulan.
Periode II (Juli - Desember) menjadi Rp300 ribu per keluarga per bulan.
Baca juga: Belanja Negara di Kuartal III 2020 Diyakini Bisa Dorong Pemulihan Ekonomi
Realisasinya Rp 5,65 triliun dari Rp 6,84 triliun atau 82,59 persen.
Juliari menjelaskan dalam program Perlindungan Sosial terdapat program reguler PKH dan program Sembako (BPNT).
Selain itu terdapat juga program baru yang sifatnya khusus untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 seperti Bansos Sembako Jabodetabek dengan 1,9 juta KPM dan Bansos Tunai (BST) non Jabodetabek untuk 9 juta KPM.
Program tambahan berupa Bansos beras untuk KPM PKH dengan 10 juta KPM. Per keluarga menerima 10 kg per bulan. Realisasi anggaran Rp 3,29 triliun dari Rp 5,26 triliun atau 62,47 persen.
"Sisanya tinggal proses administrasi saja, karena fisiknya sudah selesai 100 persen untuk penyaluran beras," jelasnya.