Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kolaborasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau holding dibutuhkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui satu pintu.
Rencana kolaborasi BUMN untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah ini diharapkan segera terwujud demi memperbesar jumlah masyarakat yang mendapat akses lembaga keuangan formal di Indonesia.
Baca juga: Holding BUMN Pangan Diharapkan Dukung Sektor Peternakan Pembibitan Sapi
Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin mengatakan salah satu cara meningkatkan jumlah warga dan pelaku UMKM yang terjangkau layanan finansial formal yakni melalui kolaborasi berbentuk perusahaan induk (holding).
Dia berpendapat, melalui holding pemberdayaan dan penetrasi layanan keuangan formal terhadap UMKM bisa berjalan beriringan.
Baca juga: Rencana Pembentukan Holding BUMN Pangan Dinilai Sudah Melalui Berbagai Pertimbangan
“Sekarang banyak UMKM yang belum tersentuh layanan perbankan, jadi kesulitan begitu pemerintah mau menyalurkan bantuan bagi mereka. Soalnya bantuan harus ditransfer melalui rekening, sementara banyak UMKM belum terkoneksi jaringan bank. Karena itu, ini harus dibenahi dari pangkalnya melalui pembentukan database terpadu,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Senin (23/11/2020).
Harapan ini muncul karena berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga September lalu masih ada 91,3 juta masyarakat yang belum tersentuh layanan finansial formal dari perbankan (unbankable).
Padahal, akses layanan finansial formal menjadi kunci agar UMKM bisa berkembang dan cepat naik kelas.
Dia menyampikan holding pemberdayaan UMKM bisa melibatkan sejumlah BUMN yang selama ini banyak bergerak di pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Tak hanya itu, holding juga harus berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membentuk data tunggal UMKM.
“BRI fokus usaha mikro, dari dulu brain-nya bank orang kecil atau wong cilik. Sekarang BRI harus kembali kepada filosofinya tersebut dan bisa berkolaborasi dengan Pegadaian, kemudian ada PNM, kemudian Kemenkop UKM, semua bisa disatukan di situ agar UMKM itu datanya bagus,” ulas Mukhtarudin.
“Jadi ada bantuan atau program apapun sudah gampang, karena datanya dimiliki bank,” tuturnya.
Keinginan membentuk sinergi pemberdayaan UMKM juga sudah disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa hari lalu.
Menurut Erick, jajarannya tengah berupaya membangun kolaborasi agar pendataan dan pemberdayaan UMKM bisa berjalan melalui satu pintu ke depannya.
"Kemarin khususnya untuk usaha mikro kita coba sinergikan BUMN BRI, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani untuk bisa mempunyai program satu data. Seperti konsolidasi Himbara yang ada di banknya syariah," ujar Erick.