Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk menghitung ulang potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan yang bisa dimaksimalkan untuk pemasukan negara.
Menteri Trenggono bilang bidang perikanan tangkap misalnya, dia ingin mengubah pendekatan PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan (PHP).
Baca juga: Menteri Trenggono Isi Akhir Pekan dengan Blusukan ke Pesisir Utara Jakarta
Baca juga: Menteri Trenggono Ditantang Hentikan Kebijakan Izin Ekspor Benih Lobster
"Jadi misal nilai tahun depan seluruh perizinan bebas biaya tapi produksi penangkapannya ada yang masuk ke negara," kata Menteri Trenggono saat memimpin rapat bersama Ditjen Perikanan Tangkap, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Menteri Trenggono menilai, PNBP dari bidang perikanan tangkap yang hanya Rp 596,92 miliar selama periode 1 Januari-29 Desember 2020, tidak sebanding dengan estimasi tangkapan ikan yang mencapai 7,7 juta ton.
"Saya kepingin benefitnya bukan dari perizinan tapi PNBP. Produksi 7,7 ton (2020) itu berapa rupiah? Dihitung. Tidak masalah masuk ke pusat atau daerah. Dipecah yang nasional berapa daerah berapa," urainya.
Dia juga meminta adanya perbaikan dashboard informasi untuk nelayan.
Termasuk dibuat aplikasi pusat informasi pelabuhan perikanan yang memuat info seputar ketersediaan bahan bakar, harga ikan serta lokasi pelabuhan pendaratan terdekat bagi nelayan.
"Ada potensi laut kita yang belum diambil. Semua pihak harus menyadari yang diambil milik negara. Ini filosofinya," terang Menteri Trenggono.
Dia menginstruksikan jajarannya untuk mendata secara detail potensi perputaran uang di masing-masing wilayah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
"Coba dievaluasi soal PNBP. Jangan dari izin," katanya.
UPT mestinya bisa menjadi etalase yang memiliki visi pengamanan ekosistem dan pengelolaan ruang ekonomi.
Pengamanan tersebut kata dia, dilakukan melalui regulasi yang dihasilkan oleh KKP. Terlebih PNPB dari pengelolaan ruang laut hanya sebesar Rp 9,4 miliar selama periode 1 Januari-29 Desember 2020.
Melalui PNBP yang maksimal dari sektor kelautan dan perikanan diharapkan bisa langsung dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana-prasarana dan fasilitas yang mumpuni untuk nelayan.