Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Atho Ismail meminta pemerintah memberikan perlindungan dan bimbingan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, perlindungan perlu diberikan agar UMKM dapat bertahan di situasi yang sulit selama pandemi Covid-19.
"Dengan perlindungan dan bimbingan ke UMKM diharapkan UMKM bisa naik kelas,” ujar Atho saat Seminar UMKM : Optimalisasi Peran Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi dan Keadilan Sosial, Rabu (10/3/2021).
Baca juga: Ketua Komite IV DPD Nilai Perpres 10/2021 Bikin UMKM Lebih Untung
KAHMI memandang jumlah UMKM yang ada saat ini belum sebanding dengan kualitas yang ada.
Atho menegaskan perlindungan dan bimbingan perlu diberikan agar UMKM memiliki daya saing lebih.
"Perlindungan dan bimbingan itu bisa diberikan dalam bentuk modal kerja dengan bunga rendah. Dan bisa berupa akses pemasaran dalam dan luar negeri, serta pemberian lahan pertanian dan perkebunan, perlindungan dari produk negara asing dan lain lain," ucapnya.
Dengan adanya perlindungan dan bimbingan terhadap UMKM pula diharapkan, usaha mikro menjadi usaha kecil, yang kecil menjadi menengah yang menengah menjadi besar.
“Dengan kenaikan kelas UMKM diharapkan dapat mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial,” tambahnya.
Pendiri UKM Center FEB Universitas Indonesia Nining Soesilo mencatat masalah utama yang dihadapi UMKM adalah pencatatan keuangan usaha.
Baca juga: Incar Pelaku WFH, UMKM, dan Perkantoran, Brother Indonesia Luncurkan 6 Model Printer Baru
Pelaku UMKM sering mencampuradukkan keuangan pribadi dan usaha.
“Harusnya dipisah antara (uang) pribadi dan usaha,” ujar Nining.
Dan persoalan yang lebih parah terjadi pada sektor mikro karena banyak pelaku usaha mikro yang memang enggan untuk membesarkan usahanya.
"Mereka juga identik takut terkena pajak," tuturnya.