Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai rencana impor beras 1 juta ton akan semakin menekan petani dalam negeri.
Menurutnya, kebijakan itu tidak melihat situasi pertanian di Indonesia yang akan memasuki masa panen raya.
“Rencana impor beras mengabaikan situasi yang tengah dihadapi oleh petani di dalam negeri. Di berbagi wilayah di Indonesia akan memasuki masa panen raya. Petani tanaman pangan khususnya padi, tengah dihadapkan pada situasi merosotnya harga gabah,” ujarnya, Kamis (11/3/2021).
Merosotnya harga gabah jelas sangat merugikan petani.
“Di Tuban misalnya, harga gabah mencapai Rp3.700. Harga tersebut di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp4.200. Begitu juga di beberapa wilayah lainnya seperti Banyuasin, Aceh dan Nganjuk, harga di tingkat petani berada di bawah HPP," kata Henry.
Baca juga: Pedagang Beras: Petani Bisa Rugi Jika Pemerintah Mengimpor Saat Stok Melimpah
Pemerintah seharusnya berfokus mengatasi hal ini dahulu ketimbang buru-buru merencanakan impor.
Rencana impor beras ini juga menunjukkan belum selesainya masalah sinkronisasi, koordinasi, dan berkaitan kelembagaan pengelolaan pangan di Indonesia.
Baca juga: Thailand Sepakat Perpanjang Kesepakatan Perdagangan Beras dengan Indonesia
Pembentukan kelembagaan yang mengelola urusan pangan di Indonesia menjadi sangat mendesak, yang mempunyai otoritas dalam menyusun dan pengambilan kebijakan pangan di Indonesia.
“Situasi ini kerap kali berulang. Pada satu sisi, Kementerian Pertanian mengklaim untuk beras kita surplus sampai Mei 2021 . Sementara di satu sisi lainnya, melalui Kementerian Perdagangan justru sudah mengambil ancang-ancang untuk impor pangan. Akhirnya tetap saja petani yang dirugikan dari hal ini,” paparnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan akan melakukan impor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton, yang dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021.
Hal ini disampaikan oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, 4 Maret lalu.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mengkaji kemungkinan impor komoditas lainnya selain beras, seperti daging dan gula.