Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari sektor UMKM, terlebih di tengah pandemi Covid-19 banyak UMKM yang berjatuhan.
"Pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi harus dimulai dari sektor UMKM, sebab sektor ini berkontribusi 61 persen bagi PDB Indonesia. Jumlah UMKM terdampak pandemi sebanyak 64,2 juta atau 99 persen dari seluruh usaha yang beroperasi di seluruh Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di akun Instagramnya @airlanggahartarto_official, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Airlangga Klaim Pendaftar Kartu Pra Kerja Melonjak dari Hanya 15 Orang jadi 55,6 Juta Orang
Bentuk dukungan yang diberikan pemerintah untuk UMKM dan koperasi diwujudkan lewat enam stimulus, yaitu subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan lainnya.
"Pemerintah terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM, untuk terus bangkit," jelas Airlangga.
Baca juga: Lebih Dari 11 Ribu Perusahaan Termasuk UMKM Antri Vaksin Gotong Royong
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021 pada Kamis (4/3/2021), Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa peran UMKM sangat sentral dalam perekonomian Indonesia.
Peran ini juga menjadi potensi untuk mendorong ekspor. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berada di level 15 persen, sehingga perlu ditingkatkan. Terbuka potensi untuk ditingkatkan, karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sangat diperlukan, karena Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, bahkan pertumbuhannya dinilai sebagai yang tercepat dan terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Diproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 124 miliar dolar AS di 2025, dimana di 2020 baru mencapai 44 miliar dolar AS.
Adapun, pada masa pandemi ini transformasi digital menjadi keharusan bukan pilihan lagi.
“Oleh karena itu, untuk tiga tahun ke depan, Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur digital sekaligus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat untuk memastikan layanan digital menjadi inklusif,” pungkas Airlangga.