Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta menunda pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, hingga pandemi Covid-19 bisa ditanggulangi.
"Pemerintah seharusnya menunda rencana pembangunan ibu kota negara di tahun ini, dan fokus pada penanganan Covid-19 beserta dampaknya," ujar Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati saat dihubungi, Rabu (17/3/2021).
Menurut Anis, saat kondisi di dalam negeri belum dilanda pandemi Covid-19, proyek ibu kota negara telah menuai kontroversi di masyarakat karena dianggap tidak memikirkan dampak ekonomi yang signifikan.
Apalagi di saat munculnya wabah Covid-19, yang menekan semua sektor-sektor ekonomi.
"Kita belum tahu kapan Covid-19 ini berakhir, dan dampak ekonominya membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memulihkannya kembali," tutur politikus PKS itu.
Ekonom Core: Pembangunan Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dapat Bangkitkan Ekonomi
Di sisi lain, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyebut, pembangunan infrastruktur yang diinisiasi pemerintah, termasuk Istana Kepresidenan di ibu kota negara sangat dibutuhkan untuk menggerakan roda ekonomi.
"Di tengah pandemi saat ini, justru pemerintah harus terus menginisiasi berbagai proyek untuk menggerakkan ekonomi," kata Piter saat dihubungi, Rabu (17/3/2021).
Menurut Piter, investasi dari swasta pada saat ini mengalami penurunan yang drastis, akibat masih berlanjutnya pandemi Covid-19 di berbagai daerah.
"Investasi swasta banyak yang tertunda. Kalau pemerintah juga menunda proyek-proyeknya, perekonomian tidak bergerak," ujarnya.
"Ujungnya pertumbuhan ekonomi akan terkontraksi tambah dalam, dan masyarakat akan semakin tertekan," sambungnya.
Piter pun menyakini, jika pemerintah melanjutkan proyek infrastruktur yang telah dicanangkan, maka bisnis perusahaan swasta akan turut bergeliat.
"Tugas pemerintah menjaga agar perekonomian terus berputar, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan income. Ketika pemerintah melanjutkan proyek ini, swasta pasti akan ikut di dalamnya," papar Piter.
Bappenas: Pembangunan Istana Kepresiden di Ibu Kota Baru Dimulai Tahun Ini
Sebelumnya, pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur, dapat dimulai pada tahun ini jika masterplan berjalan sesuai rencana.
Hal tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (17/3/2021).
"Kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan di masterplan yang disusun, dan detail plan yang sudah disiapkan. Kami optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa groundbreaking pada tahun ini," papar Suharso.
Baca juga: Kepala Bappenas: Penanganan Covid-19 Belum Maksimal, Pandemi Masih Mungkin Terjadi Tahun Depan
Menurutnya, jika pembangunan dapat terjadi pada tahun ini, maka dapat mendorong semua sektor ekonomi seiring meningkatnya kepercayaan investor.
"Kalau itu memang bisa dilakukan, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia, dan nasional secara umum, utamanya di sektor-sektor konstruksi, sektor real estat dan kemudian sektor konsumsi," paparnya.
Baca juga: Menteri LHK: Deforestasi 75,03 % Periode 2019-2020, 115,46 Ribu Ha Terendah Sepanjang Sejarah
Dalam menggerakkan roda ekonomi, kata Suharso, memang diperlukan sebuah proyek besar yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi secara nasional.
"Kami sampaikan kepada bapak presiden, mudah-mudahan kalau semuanya berjalan dengan baik dan vaksinasi benar-benar bisa mencapai herd immunity. Maka tanggal 17 Agustus 2024, Presiden bisa melaksanakan, kita melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru," paparnya.
tak Mengandalkan APBN
Sebelumnya, kabar terbaru pembangunan Ibu Kota baru Indonesia akhirnya menemui kejelasan.
Pembangunan yang sudah dimulai sejak 2019 ini dipastikan tak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Hal itu dipastikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa yang mengatakan pembangunan proyek ibu kota baru di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Timur tetap akan berlanjut tanpa menggunakan APBN sebagai sumber utama pendanaan.
Politisi PPP ini mengatakan dalam pengerjaan proyek tersebut pemerintah tak menjadikan APBN sebagai sumber utama pembiayaan. Pemerintah juga menggunakan dana investasi swasta melalui skema kontrak Build Operate Transfer (BOT).
"Pemerintah memastikan pembiayaan proyek ibu kota negara tak sepenuhnya menggunakan dana APBN. Untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru, pemerintah juga menggandeng swasta untuk membiayai proyek itu dalam upaya menggenjot investasi," kata Suharso dalam konferensi pers perkembangan ekonomi di Indonesia di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Meski sempat tertunda, pengerjaan proyek kota baru akan dimulai kembali apabila pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan atau menunjukkan tanda-tanda penurunan. Untuk itu pemerintah terus berusaha agar sukses menekan angka reproduksi efektif atau penularan di bawah 1 persen.
"Akan dilanjutkan setelah pandemi Covid-19 melandai. Bagaimana pandemi bisa kita kendalikan? Kita harus mencapai angka penularan di bawah 1 persen dan target pemerintah supaya mencapai 0,9 persen. Pemerintah optimis hal itu bisa tercapai apabila herd immunity tercapai pada bulan September 2021," ungkapnya.
Suharso juga mengatakan, pengerjaan awal ibu kota baru akan berfokus pada proyek pemukiman dan perkantoran yang direncanakan bakal rampung pada tahun 2024. Untuk menggarap proyek ituit, dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 600 triliun.
"Intinya pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar langsung ratusan triliun untuk membangun infrastruktur. Cukup pemerintah sewa saja rumah dan kantor kepada investor swasta agar pengerjaan proyek itu juga berdampak pada nilai investasi yang tinggi," papar Suharso.
Suharso sangat optimis proyek pengerjaan infrastruktur ibu kota baru juga akan memberikan dampak yang baik untuk perekonomian nasional. Di antaranya akan menyerap sekitar 1,2-1,3 juta tenaga kerja.
"Dengan demikian perumahan dan perkantoran bisa dibangun oleh swasta yang menanam modal besar di proyek ibu kota baru. Dengan demikian industri properti akan berkembang. Selain itu akan banyak tenaga kerja akan terserap sebanyak 1,2 sampai 1,3 juta pekerja," tuturnya.