News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Dubes Heri Akhmadi Rayu Pengusaha Jepang Berinvestasi di Sektor Farmasi Indonesia

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi - Fasilitas produksi obat di perusahaan farmasi Combiphar.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi terus mengajak pengusaha negeri Sakura untuk investasi pada sektor farmasi di Indonesia. 

Hal tersebut dilakukan setelah para duta besar Indonesia untuk negara sahabat mendapatkan arahan dari Kementerian Luar Negeri, dan kementerian lainnya terkait kondisi farmasi di Indonesia

Menurut Heri, investor yang datang ke Indonesia pada saat ini lebih diarahkan ke industri-industri yang dapat mensubsitusi impor bahan baku untuk keperluan dalam negeri. 

"Yang lebih spesifik dari itu dalam industri farmasi. Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggariskan, bahwa semua perwakilan harus mendukung kemandirian di bidang kesehatan," ujar Heri saat diskusi bersama Tribun secara virtual, Senin (22/3/2021).

"Baru ketahuan waktu krisis Covid-19, ternyata 90 persen lebih komponen dari obat-obatan industri farmasi kita itu diimpor. Ketika rantai pasoknya terganggu, kewalahan benar pada waktu itu," sambung Heri.

Baca juga: Pemerintah Perlu Genjot Pasok Tiga Komoditi Ini untuk Pacu Ekspor ke Jepang

Heri mengaku, pengusaha Jepang sudah ada yang berminat membangun industri petrokimia di Indonesia. 

Baca juga: Sarang Burung Walet Asal Indonesia Kuasai Pasar China, Ekspor 2020 Tembus Rp 5,9 Triliun

"Farmasi kami harapkan akan meningkat, kami sedang mencari juga perusahaannya farmasi yang bukan mengekspor obat ke kita. Tapi menanamkan modal untuk bahan baku dari obat sendiri," ujarnya. 

Selain itu, Heri menyebut pihakny akan melakukan diskusi dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait peningkatan perdagangan Indonesia-Jepang. 

"Kami ingin melakukan revisi dari Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Itu ujung tombaknya di Indonesia adalah Kementerian Perdagangan, itu yang kami dorong seperti itu," paparnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini