Namun masih banyak tantangan dan isu terkait transisi ke basis akrual.
Komitmen di level politik perlu untuk menerapkan akuntansi akrual.
Sistem (teknologi) informasi yang sedang berjalan dan persiapan perubahannya juga harus dijaga.
Ali Muktiyanto, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka juga menambahkan dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah agar akuntasi akrual bisa diterapkan dalam sektor publik.
Kerjasama ACCA dan APSAE
Dalam seminar yang sama, ACCA resmi menunjuk Asosiasi Pengajar Akuntansi Sektor Publik (APSAE) sebagai Official Approved Learning Partner untuk pembelajaran CertIPSAS/ Certificate in International Public Sector Accounting Standards di Indonesia.
Mark Millar FCCA, President of ACCA mengaku kerjasama ini juga sesuai dengan visi ACCA dalam mengembangkan profesi akuntansi prefesional yang dibutuhkan di dunia.
"Secara global, ACCA menawarkan program kualifikasi yang menjadi pilihan pertama bagi siswa di lebih dari 180 negara yang ingin memiliki karir yang sukses di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen," kata Mark.
Baca juga: Mahasiswa Indonesia Juara di Kompetisi Akuntansi Tingkat Asia Tenggara
ACCA (Association of Chartered Certified Accountant) yang didirikan pada tahun 1904 di Inggris adalah badan akuntansi professional global yang menawarkan kualifikasi Akuntan bersetifikat Chartered. ACCA memiliki total 700 ribu anggota dan pelajar di 178 negara.
Hani Karunia, Head of ACCA Indonesia menjelaskan penunjukkan Asosiasi Pengajar Akuntansi Sektor Publik (APSAE) sebagai Official Approved Learning Partner untuk pembelajaran CertIPSAS akan semakin mempererat hubungan antara dua lembaga.
"Kerjasama ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan akuntan profesional sehingga industri di Indonesia dan para akuntan di Indonesia dapat bersaing dan bahkan mengambil peran utama di pasar global," kata Hani.
Mohammad Mahsun, Chairman of APSAE mengaku bangga akan kerjasama antara ACCA dan APSAE.
“Tentunya sertifikat internasional tersebut akan sangat bermanfaat bagi perkembangan SDM sektor akuntansi pemerintahan di Indonesia secara khusus dan SDM Indonesia pada umumnya,” kata M Mahsun.