Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menilai perusahaan-perusahaan BUMN infrastruktur tinggal menunggu waktu atau dalam keadaan sulit.
Solusinya, Dahlan menyarankan beberapa perusahaan pelat merah untuk menjual aset, di antaranya jalan tol untuk menutup kerugian yang semakin dalam.
"BUMN kelompok infrastruktur tinggal tunggu waktu. Sulit atau sulit sekali," tulis Dahlan mengutip blog pribadinya disway.id, Minggu (2/4/2021).
Baca juga: Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR di TW I Rp 81,4 Triliun
Berikut isi lengkap tulisan Dahlan Iskan terkait sulitnya kondisi BUMN infrastruktur:
Ini bisa dibilang mengejutkan, pun bisa dibilang tidak. Sudah agak lama para
pengamat ekonomi memprediksi: BUMN kelompok infrastruktur tinggal tunggu
waktu. Sulit atau sulit sekali.
Tapi kondisi sebenarnya memang masih harus menunggu terbitnya laporan
keuangan kinerja tahun 2020. Toh mereka pasti mengumumkannya kepada publik. Mereka perusahaan publik -ada keharusan untuk itu.
Yang ditunggu itu tiba. Selasa lalu. Hari itu terbit laporan keuangan mereka. Semuanya menjadi jelas. Waskita Karya misalnya, rugi tidak kepalang tanggung: sampai Rp 7 triliun.
Baca juga: Dahlan Iskan Khawatir Terkait Kemenangan Joe Biden di Pilpres AS 2020, Singgung soal Papua
Wijaya Karya tidak sampai rugi. Tapi labanya terjun bebas: dari Rp 2,2 triliun menjadi kurang dari Rp 200 miliar. PT PP turun dari Rp 800 miliar tinggal Rp 128 miliar.
Pun BUMN infrastruktur yang lain. Pekerjaan infrastruktur memang gegap gempita tahun-tahun terakhir. Tapi bisnis tetaplah bisnis: punya perilakunya sendiri. Dan perilaku itu bersumber dari satu napas: uang.
Pekerjaan jalan tol misalnya, memang luar biasa banyak. Mereka bisa memiliki sendiri tol itu atau hanya mengerjakan milik orang lain.
Sebagian BUMN infrastruktur ngeri dengan besarnya modal yang harus disiapkan. Mereka memilih jadi kontraktor saja. Tapi ada BUMN yang ambisius sekali: memilikitol itu sekaligus mengerjakannya. Uang bisa dicari, kata mereka.
Tapi sekuat-kuat pengusaha infrastruktur, kelas Indonesia, tetap saja harus mengandalkan sumber dana dari pihak ketiga: bank dan obligasi. Atau right issue di pasar modal.
Tapi sekuat-kuat bank ia harus tunduk pada peraturan di bidang perbankan: ada batas dalam jumlah pemberian kredit pada satu grup perusahaan –one obligor.
Dana bank adalah napas nomor satu mereka. Maka ketika perusahaan sudah tidak bisa lagi pinjam dana bank -karena sudah mencapai batas atas-- bencana tahap 1 pun datang. Katebelece dari dewa pun tidak akan ditakuti bank.
Ketika bencana tahap 1 itu datang, harapan tinggal pada obligasi, MTM dan sejenisnya. Tapi pemilik dana obligasi pun tahu: mana perusahaan yang masih bisa cari pinjaman bank dan mana yang sudah mentok.
Di sini pemilik dana obligasi bisa memainkan bunga. Dana bisa saja tetap
tersedia -asal bunganya tinggi.
Tahap 2 itu pun ada batasnya: sampai obligasi itu jatuh tempo. Begitu perusahaan terbukti gagal bayar obligasi pilihannya tinggal pada satu lubang: menerbitkan obligasi baru dengan bunga lebih tinggi lagi.
Perkiraan saya, merosotnya kinerja keuangan mereka sebagian besar akibat kemakan bunga tinggi.
Sebenarnya masih ada jalan lain: right issue di pasar modal --menambah jumlah saham yang dijual ke publik. Tapi BUMN punya batasan: tidak boleh menjual saham ke publik melebihi 50 persen --takut mayoritasnya jatuh ke asing.
Rasanya semua BUMN infrastruktur kini sudah mentok di limit itu. Dengan demikian right issue bukan termasuk pilihan lagi.
Sebenarnya masih ada sumber dana lain. Murah sekali. Tapi dana itu justru sudah lebih dulu dipakai: yakni dana dari sub kontraktor. Inilah sumber dana tersembunyi yang penting sekali.
Jarang yang menyadari ini: ketika sub- kontraktor tidak kunjung dibayar maka sebenarnya mereka itulah sumber dana terdepan BUMN infrastruktur.
Dan mereka itulah yang kini lebih menjerit dari BUMN itu sendiri. Itu karena sub kontraktor adalah perusahaan yang modalnya lebih kecil.
Dan lagi, sub kontraktor itu juga mengambil materialnya dari perusahaan yang lebih kecil lagi. Ujung-ujungnya yang paling kecil itulah yang paling menderita. Mungkin saja BUMN-BUMN itu tidak merasa menderita.
Di BUMN yang seperti itu tidak terlalu dipikirkan oleh komisaris dan direksinya. Toh perusahaan itu bukan milik direksi dan komisarisnya.
Bahkan mungkin jabatan direksi dan komisaris di sana masih jadi rebutan.
Ini berbeda dengan di swasta. Yang kondisi seperti itu sudah membuat direksinya tidak bisa tidur.
Memang masih tetap ada jalan keluar di BUMN infrastruktur itu: Waskita Karya misalnya, bisa jual jalan tol miliknya. Kalau itu dilakukan langsung kerugian itu berubah menjadi laba.
Walhasil, tidak wajar saja terlalu panik. Tapi siapa yang mau beli jalan tol di masa yang begini sulit?
Tentu ada saja orang yang kelebihan uang. Masalahnya tinggal ini: mau dijual dengan harga berapa?
Pemilik uang akan selalu punya pikiran: di zaman yang sulit harga barang harus murah.
Pemilik jalan tol akan selalu menghitung: dengan harga murah itu apakah akan balik modal.
Akhirnya akan kembali ke hukum dasar bisnis: siapa yang efisien dialah yang unggul. Waskita akan bisa cepat menjual asetnya kalau bisa menawarkan dengan harga menarik.
Tapi bagaimana bisa membuat harga menarik kalau biaya untuk membuat jalan tol itu dulu sudah terlanjur tinggi - -baik biaya konstruksinya maupun biaya-biaya bedak dan gincunya?
Beberapa kali saya berharap lewat Disway bulan-bulan lalu: semoga SWF segera jalan.
Dan dana dari Amerika, Uni Emirat Arab, Jepang dan Kanada itu segera masuk ke SWF. Ada yang sudah kehausan sampai kerongkongan.