Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM), Ridwan Kamil menyebut ratusan Pemerintah Daerah (Pemda) mengalami masalah terkait dana bagi hasil di sektor minyak dan gas (Migas).
"Ini masalah keadilan, urusan dana bagi hasil di migas masih tidak lancar, tidak jelas, dan sebagainya," ujar Ridwan saat RDPU dengan Komisi VII DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (5/4/2021).
Baca juga: Distribusi BBM di Sejumlah Wilayah NTT Terhambat, Pertamina Lakukan Upaya Ini
Menurut Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, dari ratusan daerah penghasil migas di Republik Indonesia, hanya dua daerah yang berhasil mendapatkan dana bagi hasil yakni Jawa Barat dan Kalimantan Timur.
"Sisanya susah, kalau pakai surat-suratan dari bawah, formalitas. Saya berhasil karena ngegedor pintu Kementerian ESDM, ditongkrongin, dihadirkan segala rupa, akhirnya kami bisa mendapatkan," paparnya.
Baca juga: Ridwan Kamil Minta Bantuan DPR Agar Pertamina Kasih Ladang Minyak ke Pemda
Ia menyebut, dana bagi hasil yang diterima Pemda Jawa Barat dari sektor Migas sekitar 20 juta dolar AS per tahun, dan langsung dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.
"100-an daerah belum. Bahkan, ada isu organisasi produksi ini (Migas) ingin menghilangkan participating interest yang 10 persen," kata Gubernur Jawa Barat itu.
"Saya kira, kalau kita pakai kacamata hanya sekadar profit oriented, ya tidak ada investor yang ingin bagi-bagi, kami ingin semua dapat keadilan," tutur Kang Emil.