Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani menyoroti langkah korporasi yang dibuat oleh Gojek dan Tokopedia dengan melahirkan entitas bisnis Grup GoTo.
Menurutnya, ada ancaman secara ekonomi nasional yang harus diwaspadai dalam proses bisnis ini, minimal atas dua hal.
"Pertama, bagaimana kesiapan UKM di Indonesia. Penopang lebih dari 60 persen PDB ini sangat rentan dengan persaingan yang bebas dan terbuka. Karena UKM di Indonesia menghadapi beberapa masalah mendasar, di antaranya rendahnya produktivitas dan tingginya Harga Pokok Produksi (HPP) karena proses ekonomi yang tidak efisien," kata Ajib kepada wartawan, Selasa (18/5/2021).
Hal inilah yang melatarbelakangi Presiden Jokowi selalu mengingatkan gagasan besarnya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM dan juga deregulasi.
Sepanjang UKM Indonesia masih berkutat dengan masalah-masalah ini, produk asing akan membanjiri Indonesia.
Baca juga: Apa Itu Merger? GoTo Contohnya, Perusahaan Gabungan GoJek dan Tokopedia
"Kedua, siapakah pemilik mayoritas dalam struktur bisnis GoTo ini? Tokopedia dan Gojek adalah dua perusahaan yang secara ikonik menjadi representasi Indonesia, karena para founders nya adalah orang Indonesia. Dalam perjalanan bisnis selanjutnya, apakah pemegang saham mayoritas masih orang-orang Indonesia?" urainya.
Ajib menyampaikan secara bisnis, selanjutnya ini akan menentukan mengalirnya arus uang yang menjadi keuntungan atas siklus ekonomi di ekosistem bisnis ini.
"Apakah akan tetap mengalir di dalam negeri, atau justru mempermulus aliran uang ke luar negeri," imbuhnya.
Namun tidak hanya menjadi ancaman bagi ekonomi nasional, layanan GoTo juga bisa memberi dampak keuntungan besar di antaranya digitalisasi ekonomi dan kemudahan bagi konsumen.
Baca juga: Daftar Petinggi Grup GoTo, Perusahaan Hasil Merger GoJek dan Tokopedia
Dan kedua, keuntungan secara nasional adalah potensi penerimaan pajak yang bisa ditingkatkan dengan pengawasan tax compliance seluruh pelaku ekonomi yang masuk dalam ekosistem bisnis GoTo.
Hipmi memandang dengan infrastruktur BUMN serta kewenangan regulasi yang dimiliki, pemerintah seharusnya mengakselerasi pembuatan digital platform yang bisa menjadi penyeimbang.
Karena tujuan dari BUMN, selain financially profit, juga untuk social welfare.
Pemerintah bisa memainkan peran ekonomi terbaik pada saat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ekonomi nasional.