Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan, empat terminal bus tipe A yang dikelolanya melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat secara ketat.
Kepala BPTJ Polana Pramesti menyebutkan, empat terminal bus yang dikelola BPTJ yaitu Baranangsiang Bogor, Poris Plawad Tangerang, Jatijajar Depok dan Pondok Cabe Tangerang Selatan dipastikan menerapkan PPKM Darurat khusus di wilayah Jabodetabek.
Baca juga: Polda Metro Jaya Lakukan Penyidikan Terhadap 21 Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat
Ia mengatakan, pihaknya tidak akan mentoleransi calon penumpang bus yang tidak dapat memenuhi aturan selama PPKM Darurat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Perhubungan No 43 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi Covid-19.
"Saya tegas memerintahkan agar pengawasan terhadap persyaratan melakukan perjalanan tidak boleh ada toleransi sama sekali untuk para penumpang bus," ucap Polana dalam keterangannya, Kamis (8/7/2021).
Baca juga: OJK Surati Anies, Minta Dukungan untuk Kegiatan Sektor Keuangan di Jakarta Selama PPKM Darurat
Polana juga menjelaskan, untuk para calon penumpang bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) wajib menunjukan sertifikat vaksin dosis pertama.
"Kemudian calon penumpang juga harus menunjukan hasil tes negatif Covid-19 rapid test antigen yang diambil 1x24 jam sebelum perjalanan dan RT-PCR dalam rentang waktu 2x24 jam," ujar Polana.
Dalam melakukan pengawasan penerapan aturan tersebut, lanjut Polana, pihaknya melibatkan kepolisian pada empat terminal agar implementasi di lapangan berjalan lancar.
Baca juga: Fraksi PKS: Pemerintah Harus Deportasi TKA yang Masuk Indonesia Saat PPKM Darurat
Selain itu, selama penerapan PPKM Darurat 3-20 Juli 201 moda transportasi darat juga mengalami penyesuaian kapasitas angkut. Untuk angkutan transportasi darat yaitu bus, kapasitas angkut penumpang yang semula 85 persen menjadi 50 persen dan jam operasional akan disesuaikan dengan demand yang ada.
Kemudian selama PPKM Darurat juga Kemenhub akan melakukan random sampling tes Covid--19 menggunakan metode rapid test antigen di simpul transportasi mulai dari terminal hingga stasiun kereta api di wilayah aglomerasi.