Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disorot publik, karena disinyalir tidak memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Kedua calon tersebut yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z Soeratin.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan, untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, maka calon harus memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Baca juga: Airlangga Hartarto Dinilai Miliki Dua Keunggulan Dibanding Capres Lain
"Syarat dalam undang-undang memang sangat umum, dan yang menjadi sorotan publik terkait kedua calon adalah pemenuhan syarat di huruf j pasal 13," ujar Anis saat dihubungi, Selasa (3/8/2021).
Dalam Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2006, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi calon anggota BPK.
Syarat tersebut dirinci dari huruf a hingga k, di mana pada huruf j menyebut calon anggota BPK harus memenuhi syarat paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.
Baca juga: KPK Ambil Sumpah 78 Penyelidik dan 112 Penyidik
Merujuk undang-undang tersebut, kata Anis, kedua calon yang disinyalir tidak memenuhi persyaratan, harus bisa membuktikan dengan surat pernyataan.
Surat tersebut berisi menyatakan keduanya paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelolaan keuangan negara.
"Apabila bukti tersebut sudah ada dan sah secara aturan hukum, maka proses pencalonan bisa diteruskan. Tetapi jika tidak, maka ini tentu ada indikasi melanggar ketentuan perundangan-undangan," papar Anis.
Baca juga: Tahap ke-34, Indonesia Terima 500 Ribu Vaksin Sinopharm
Dikabarkan, Nyoman Adhi Suryadnyana pada 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019 masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III).
Sedangkan calon anggota BPK lain Harry Z Soeratin pada Juli 2020 lalu dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Berdasarkan keputusan rapat internal Komisi XI DPR RI pada 24 Juni 2021, telah diputuskan dan ditetapkan sebanyak 16 nama calon anggota BPK RI yang akan mengikuti pelaksanaan fit and proper test pada awal September 2021.
Adapun 16 nama calon anggota BPK tersebut di antaranya:
1. Dadang Suwarna
2. Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA.
3. Encang Hermawan, S.H., S.A.P., S.I.P.
4. Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H.
5. Dr. Shohibul Imam, CA., CPA
6. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E.
7. R. Hari Pramudiono, S.H., M.M.
8. Muhammad Komarudin, S.H., M.H.
9. Nelson Humiras Halomoan
10. Ir. Widiarto, Sp.I
11. Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, S.E., M.S.E
12. Teuku Surya Darma
13. Dr. Harry Zacharias Soeratin, S.E., Ak., M.M.Acc., Ph.D., (candidate), CA., EPC., CRGP
14. Dr. Blucer Welington Rajagukguk, S.E., Ak., M.Sc., S.H., M.H.
15. Laode Nusriadi, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., CPA (Aust)., ACPA., CfrA., CSFA.
16. Ir. H. Mulyadi
Dua Calon Anggota BPK Terbentur Undang-undang, DPR: Kajian Yuridisnya Belum Direview
Bahan kajian yuridis persyaratan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beredar di kalangan wartawan.
Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa dalam pasal 13 huruf J Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK disebutkan bahwa untuk dapat dipilih menjadi anggota BPK syaratnya paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.
Baca juga: Heboh Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio, Pakar: Harus Diusut, Ingin Menipu atau Kendala lain
Materi tersebut menjelaskan juga ada calon anggota BPK bernama Nyoman Adhi Suryadnyana pada 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019 masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III).
Sedangkan calon anggota BPK lain Harry Z. Soeratin pada Juli 2020 lalu dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hal tersebut pun menjadi sorotan publik hingga saat ini.
Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut Kepala Badan Keahlian DPR, Inosentius Samsul mengatakan bahwa materi kajian yuridis mengenai calon anggota BPK yang beredar belum final alias belum selesai kajiannya.
Baca juga: Disebut BPK Pencegahan Era Firli Bahuri Tak Efektif, KPK Angkat Bicara
"Belum direview," ujarnya singkat, Selasa(3/8/2021).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR RI, Achmad Hatari menegaskan bahwa pihaknya sampai dengan saat ini masih belum melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota BPK.
"Komisi 11 baru akan fit and proper test bulan September jadi kami belum dapat memastikan," kata Achmad.
Saat ini DPR sedang memasuki masa reses, kemungkinan kata Achmad uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)
"Mungkin setelah reses, tetap fit and proper test," ujarnya.