Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo disebut belum menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan, nilai pajak yang belum disetor dua perusahaan tersebut sekitar Rp 2 triliun.
“PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo belum menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terkandung dalam kompensasi BBM yang diterima dari pemerintah, masing-masing sebesar Rp 1,96 triliun dan Rp 28,67 miliar,” ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 dalam rapat paripurna DPR, Selasa (7/12/2021).
Baca juga: Sidang Pajak: Saksi Sebut Angin Prayitno Aji Benci Pemborosan
Selain itu, PT PLN (Persero) belum melakukan evaluasi menyeluruh atas efisiensi biaya, serta kurang mengakui dan memperhitungkan non-Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dalam pengajuan subsidi kepada pemerintah.
Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar Direksi PT PLN lebih cermat menghitung nilai pengajuan subsidi listrik dan meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka efisiensi biaya. Baik BPP maupun non-BPP.
Direksi Pertamina dan AKR Corporindo agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait dengan kebijakan dana atau mekanisme penyetoran PBBKB.
Selain itu melalui pemeriksaan subsidi juga telah dilakukan penghematan keuangan negara sebesar Rp 1,85 triliun dengan melakukan koreksi subsidi yang harus dibayar oleh Pemerintah.
Baca juga: Meterai Elektronik Berikan Solusi Mudah Bayar Pajak Atas Dokumen Elektronik
BPK juga mengatakan, pelaksanaan proyek dan rantai suplai dilaksanakan pada SKK Migas pada KKKS BP Berau dengan kesimpulan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Antara lain pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan cost recovery total sebesar Rp 994,51 miliar.
Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada KKKS BP Berau agar melakukan koreksi kurang biaya operasi wilayah kerja berau, muturi dan wiriagar serta memperhitungkan tambahan dari bagian negara yang harus disetor.
Selain itu, hasil pemeriksaan kinerja pada semester ini yang dilakukan BPK antara lain pada pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan registrasi uji tipe kendaraan bermotor TA 2019 sampai dengan semester I TA 2020 yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdar) Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya.
Baca juga: Kubu Angin Prayitno Tegaskan Pemeriksaan Pajak PT Johnlim Baratama Bukan di Eranya
Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Ditjen Hubdat belum dapat memastikan semua kendaraan bermotor telah melakukan registrasi uji tipe.
Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain Ditjen Hubdar yang belum memperoleh data produksi dan penjualan kendaraan yang dilaporkan Agen Pemegang Merk (APM) sebagai dasar penghitungan PNBP surat registrasin uji tipe (SRUT).
BPK merekomendasikan menginstruksikan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyusun SOP dan/atau petunjuk teknis terkait mekanisme tata cara pelaporan secara elektronik atas data produksi kendaraan bermotor oleh APM dan karoseri. (Vendy Yhulia Susanto)