Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menyebut pemerintah tidak peka terhadap kesulitan masyarakat sehingga tega menaikan harga elpiji nonsubsidi.
Menurutnya, saat ini ekonomi dan daya beli masyarakat belum pulih sehingga diperkirakan kenaikan harga elpiji nonsubsidi akan menambah berat beban hidup masyarakat.
"Penyesuaian harga LPG nonsubsidi ini sebaiknya dilakukan setelah ekonomi masyarakat dan industri sudah benar-benar pulih sehingga tidak akan memberatkan," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (28/12/2021).
"Sekarang kan kondisi ekonomi masyarakat masih belum baik. Pemerintah harus sungguh-sungguh mempertimbangkan hal ini," lanjutnya.
Baca juga: Ekonomi Masyarakat Belum Pulih, Pertamina Diminta Batalkan Kenaikan Harga Elpiji Nonsubsidi
Baca juga: Pertamina Naikkan Harga Elpiji Nonsubsidi Rp 2.600 Per Kilogram
Baca juga: Pertamina Resmi Naikkan Harga Elpiji Nonsubsidi, Bagaimana dengan Gas Melon ?
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menegaskan PKS dengan tegas menolak kenaikan harga elpiji nonsubsidi ini.
PKS khawatir kenaikan elpiji nonsubsidi akan diikuti kenaikan bahan kebutuhan pokok lainnya.
Sebab pengguna elpiji nonsubsidi lebih banyak dari kalangan usaha.
"Bila harga LPG nonsubsidi naik maka biaya produksi baik. Selanjutnya harga jual produk juga ikut baik. Ujung-ujungnya masyarakat yang akan menanggung dampak kenaikan ini," ucap Mulyanto.
Dalam kondisi ekonomi tidak stabil seperti sekarang, menurutnya pemerintah harus memberi insentif kepada usaha kecil dan menengah.
Insentif itu sangat perlu agar roda ekonomi masyarakat terus berputar.
"Beri kelonggaran agar ekonomi masyarakat dan industri benar-benar bergeliat dan tumbuh. Baru setelah itu dipertimbangakan soal penyesuain harga LPG tersebut," ujar Mulyanto.
Baca juga: 2 Kejadian Viral di SPBU: Kabur Setelah Isi Bensin Rp 200 Ribu dan Konsumen Marahi Petugas Curang
Sementara terkait perubahan pola subsidi elpiji 3 kg bersubsidi Mulyanto mengaku pemerintah belum mengajukan pembahasan ke Komisi VII DPR RI.
Menurutnya, perubahan pola subsidi elpiji 3 kg dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup masih sekadar wacana.
Mulyanto minta pemerintah jangan berspekulasi soal perubahan pola subsidi ini karena menyangkut data penerima subsidi yang perlu divalidasi.
"Pemerintah harus mengklarifikasi isu perubahan pola subsidi ini. Karena perubahan tidak dapat dilakukan apabila datanya belum rapi. Terutama soal data masyarakat kecil, UMKM, nelayan, petani yang harus tercantum dan mendapat bantuan," tandasnya.