News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Harga Elpiji Nonsubsidi Naik, Anggota DPR: Pemerintah Tak Peka, Ekonomi Rakyat Belum Pulih 

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pekerja tengah membereskan gas elpiji 12 kilogram di salah satu agen di Kawasan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014). PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg sebesar Rp1.500 per kg atau setara Rp 18.000 per tabung. Warta Kota/angga bhagya nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menyebut pemerintah tidak peka terhadap kesulitan masyarakat sehingga tega menaikan harga elpiji nonsubsidi. 

Menurutnya, saat ini ekonomi dan daya beli masyarakat belum pulih sehingga diperkirakan kenaikan harga elpiji nonsubsidi akan menambah berat beban hidup masyarakat. 

"Penyesuaian harga LPG nonsubsidi ini sebaiknya dilakukan setelah ekonomi masyarakat dan industri sudah benar-benar pulih sehingga tidak akan memberatkan," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (28/12/2021). 

"Sekarang kan kondisi ekonomi masyarakat masih belum baik. Pemerintah harus sungguh-sungguh mempertimbangkan hal ini," lanjutnya. 

Baca juga: Ekonomi Masyarakat Belum Pulih, Pertamina Diminta Batalkan Kenaikan Harga Elpiji Nonsubsidi

Baca juga: Pertamina Naikkan Harga Elpiji Nonsubsidi Rp 2.600 Per Kilogram

Baca juga: Pertamina Resmi Naikkan Harga Elpiji Nonsubsidi, Bagaimana dengan Gas Melon ?

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menegaskan PKS dengan tegas menolak kenaikan harga elpiji nonsubsidi ini. 

PKS khawatir kenaikan elpiji nonsubsidi akan diikuti kenaikan bahan kebutuhan pokok lainnya.

Sebab pengguna elpiji nonsubsidi lebih banyak dari kalangan usaha. 

"Bila harga LPG nonsubsidi naik maka biaya produksi baik. Selanjutnya harga jual produk juga ikut baik. Ujung-ujungnya masyarakat yang akan menanggung dampak kenaikan ini," ucap Mulyanto. 

Dalam kondisi ekonomi tidak stabil seperti sekarang, menurutnya pemerintah harus memberi insentif kepada usaha kecil dan menengah.

Insentif itu sangat perlu agar roda ekonomi masyarakat terus berputar. 

"Beri kelonggaran agar ekonomi masyarakat dan industri benar-benar bergeliat dan tumbuh. Baru setelah itu dipertimbangakan soal penyesuain harga LPG tersebut," ujar Mulyanto. 

Baca juga: 2 Kejadian Viral di SPBU: Kabur Setelah Isi Bensin Rp 200 Ribu dan Konsumen Marahi Petugas Curang

Sementara terkait perubahan pola subsidi elpiji 3 kg bersubsidi Mulyanto mengaku pemerintah belum mengajukan pembahasan ke Komisi VII DPR RI.  

Menurutnya, perubahan pola subsidi elpiji 3 kg dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup masih sekadar wacana. 

Mulyanto minta pemerintah jangan berspekulasi soal perubahan pola subsidi ini karena menyangkut data penerima subsidi yang perlu divalidasi. 

"Pemerintah harus mengklarifikasi isu perubahan pola subsidi ini. Karena perubahan tidak dapat dilakukan apabila datanya belum rapi. Terutama soal data masyarakat kecil, UMKM, nelayan, petani yang harus tercantum dan mendapat bantuan," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini