TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan memanggil Serikat Pekerja Pertamina untuk memastikan ancaman mogok kerja yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat tidak terulang lagi. 

Selain itu, pemanggilan ini juga bertujuan untuk mengingatkan serikat pekerja bernama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tersebut agar tidak terjebak atau melakukan politik praktis.

"DPR dan Kemenaker bisa memanggil elite-elite Serikat Pekerja Pertamina terkait ancaman mogok kerja yang berbarengan dengan tuntutan pencopotan direktur utama. Dikhawatirkan ini berpotensi merugikan masyarakat dan aromanya ada unsur politis di sini," kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono, dalam penjelasnya, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Oknum Serikat Pekerja Pertamina Diminta Jangan Berpolitik

Dugaan adanya unsur politis didasarkan pada tuntutan pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang disertai alasan yang kurang jelas. 

Apalagi, kata dia, urusan pengangkatan dan pencopotan direktur utama di perusahaan minyak pelat merah itu bukan ranah serikat pekerja, melainkan merupakan wewenang Menteri BUMN.

Jika ditelusuri lebih jauh,  Tri menduga tuntutan pencopotan Direktur Utama Pertamina bukan merupakan keinginan para karyawan Pertamina di level bawah. 

"Saya melihatnya itu (desakan pencopotan direktur utama) bukan keinginan mayoritas pekerja Pertamina. Sepertinya cuma beberapa elitnya saja yang punya kepentingan mau menggeser bu Nicke. Maka DPR perlu memastikan jangan sampai ada gerakan politik terselubung di balik tuntutan pencopotan itu," ujar dia.

Baca juga: Rencana Aksi Mogok Serikat Pekerja Pertamina Dinilai Korbankan Kepentingan Masyarakat

Peristiwa adanya ancaman melakukan aksi mogok kerja dengan cara mengajak seluruh karyawan Pertamina pun membuat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu merasa miris. 

Tri menyayangkan ancaman FSPPB itu bisa terlontar seolah tanpa memikirkan dampak buruknya bagi masyarakat luas

"Kejadian tersebut tidak boleh terulang kembali karena hanya akan merugikan masyarakat. Pertamina ini tanggung jawabnya besar, mulai dari hulu sampai hilir itu menyangkut hajat hidup masyarakat. Kasihan masyarakat kalau sampai harus menanggung dampaknya," kata Tri.

Ke depan, Tri meminta Serikat Pekerja Pertamina lebih mengedepankan dialog ketika menghadapi masalah dengan manajemen. 

Agar tidak mudah dijadikan alat politik, Tri mengajak serikat pekerja dan seluruh karyawan Pertamina harus bisa menahan diri dan selalu berpikir mengedepankan kepentingan masyarakat. 

Baca juga: Eksplorasi Pertamina Temukan Cadangan Migas di Wilayah Jambi

Ajakan ini juga ia tujukan terhadap serikat pekerja lainnya di seluruh badan usaha milik pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kepentingan masyarakat.

"Saya mengajak seluruh serikat pekerja di perusahaan BUMN untuk menjadi mitra manajemen dalam membangun perusahaan serta melayani kepentingan masyarakat luas dengan baik," ujarnya.