TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah akan mengalokasikan dana Rp 450 triliun dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara pada 2022
bisa dikategorikan sebagai proses untuk sekaligus pemulihan ekonomi.

"Jadi, nanti yang akan kita desain untuk tahun 2022, seperti diketahui paket untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya," kata dia dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

"Jadi, nanti mungkin bisa dimasukkan di dalam bagian dari program pemulihan ekonomi, sekaligus momentum pembangunan ibu kota negara baru," ujar Sri Mulyani.

Dia menjelaskan, komposisi anggaran pemulihan ekonomi tahun ini sama dengan yang pemerintah lakukan pada tahun 2020 dan tahun 2021.

"Itu masih terdiri dari kelompok penanganan Covid-19 sebagai yang paling penting karena ini adalah
menjadi syarat bagi kita untuk pulih kembali. Kemudian, bantuan sosial pada masyarakat, dan yang ketiga adalah akselerasi pemulihan," katanya.

Baca juga: Pengamat: Jakarta Tetap Akan Jadi Kota Paling Maju Meski Ibu Kota Negara Dipindah ke Kalimantan

Menurutnya, pemerintah nanti bisa mendesain untuk kebutuhan awal, terutama pelaksanaan akses infrastruktur pembangunan IKN. "Akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi di dalam program pemulihan ekonomi nasional tahun 2022," ungkapnya.

Sri Mulyani mengatakan,banyak pertanyaan mengenai masalah keuangan terkait pembangunan IKN setelah pengesahan Undang-undang (UU) IKN kemarin.

Dipindah Lima Tahap

Sri Mulyani menjelaskan, ada lima tahapan untuk pemindahan ibu kota baru, termasuk masa kritis yakni di periode awal 2022 hingga 2024.

"Pemindahan ini terdiri dari lima tahapan. Mungkin tahapan yang paling kritis sesudah UU dibuat adalah tahap pertama, tahun 2022 ini hingga 2024," ujarnya.

Kemudian, tahapan pemindahan berikutnya akan diikuti dengan tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari tahun 2025 hingga 2045.

Baca juga: Rocky Gerung Usulkan Ibu Kota Baru Bernama Jokowikarta, Fadli Zon Lebih Setuju Pakai Nama Jokowi

"Untuk tahapan yang pertama sangat kritis ini, nanti dari aspek pendanaannya akan dilihat. Apa yang menjadi trigger awal, yang akan menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya dan juga
menciptakan jangkar bagi pembangunan ibu kota negara dan pemindahannya," kata Sri
Mulyani.

Karena itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah segera menyusun rencana induk dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Sesudah kita bicara, nanti akan dibuat rencana induk yang detilnya akan tertuang di dalam
Perpres," ujar Sri Mulyani.

Kementerian PUPR lanjut Menkeu memiliki peranan penting terkait IKN. Kata dia pembahasan yang pertama adalah akses berupa jalan menjadi sangat penting dan juga bisa melalui alternatif pelabuhan.

"Melalui pelabuhan karena bisa melalui teluknya itu. Jadi, itu dua hal yang akan menentukan bagaimana akses dan kemudian momentum pembangunan dijalankan," kata Sri Mulyani.

Dalam pembahasan, juga sudah dibahas mengenai identifikasi wilayah serta kawasan pemerintahan dan inti pemerintahan.

"Dalam konteks tahun 2022 hingga 2024 nanti, fokusnya adalah bagaimana desain
dari pelaksanaan yang paling prioritas, sehingga momentum (bangun IKN) itu berjalan," lanjutnya.

PLN Siapkan Daya

Untuk mendukung pembangunan IKN, PTPerusahaan Listrik Negara (PLN) menyiapkan infrastruktur kelistrikan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang bernama Nusantara di Kalimantan Timur.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & CSR PLN Agung Murdifi mengatakan, sampai dengan Desember 2021, sistem kelistrikan Kalimantan memiliki daya mampu sebesar 2.128 MW dengan beban puncak mencapai 1.292 MW, sehingga terdapat cadangan daya sebesar 836 MW.

"Saat ini sistem kelistrikan di sekitar lokasi rencana IKN dipasok dari Interkoneksi sistem 150 kV Kalseltengtim, tepatnya melalui Gardu Induk (GI) Petung," kata Agung.

Untuk kebutuhan pra konstruksi, kata Agung kelistrikan juga dapat dipasok melalui GI Petung yang saat ini memiliki 2 trafo daya dengan kapasitas 1x30 MVA dan 1x60 MVA.

Selain dari GI Petung, ke depannya lokasi IKN juga akan disuplai melalui GI 150 kV Sepaku.

Menurutnya, sejak April 2020, PLN telah membentuk tim khusus lintas direktorat tentang persiapan infrastruktur ketenagalistrikan rencana IKN baru di Kalimantan Timur.

"PLN juga terus berkoordinasi dengan Kementrian ESDM dan Bappenas terkait rencana pengembangan kelistrikan di IKN baru," paparnya.

Pihaknya juga menyiapkan desain sistem kelistrikan dan kebutuhannya, skema bisnis serta skema pendanaan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan.

"PLN juga tengah menyusun Master Plan Sistem Distribusi (MPSD) kota penopang IKN baru (Balikpapan dan Samarinda) dan rencana penyediaan listrik pra konstruksi," tutur Agung.

Agung menyatakan, perseroan juga telah menyiapkan konsep design untuk IKN baru yaitu smart yang meliputi Zero Down Time (ZDT), Distribution Automation System (DAS), Smart Grid, dan Smart Meter. Lalu konsep green yaitu Renewable Energy, Less Emission, dan Electrical Vehicle Charging Station.

"Sesuai dengan RUPTL 2021-2030, pengembangan pembangkit di Kalimantan akan mengoptimalkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan total kapasitas 1.739,6 MW," ujar Agung.(Tribun Network/van/sen/wly)