Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, peluang investasi di bidang kelautan dan perikanan dinilai terbuka lebar pada tahun ini.
Hal ini menyusul adanya akselerasi program terobosan yang dilakukan oleh Kementerian tersebut.
Direktur Usaha dan Investasi, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Catur Sarwanto mengatakan, pelaku usaha perikanan domestik diharapkan menangkap peluang yang ada untuk dapat meningkatkan kapasitas usahanya.
Baca juga: Tak Ramah Lingkungan, KKP: Nelayan Pengguna Cantrang Bakal Dapat Sanksi Tegas
Catur melanjutkan, program terobosan yang dimaksud meliputi bidang perikanan tangkap dengan diterapkannya kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Kemudian serta pengembangan perikanan budidaya untuk komoditas berorientasi ekspor, khususnya udang.
"Beberapa sudah mulai menunjukkan minat. Tentunya kita perlu memberikan informasi,” ujar Catur di Jakarta, Kamis (20/1/2022).
“Kalau kita melihat tahun lalu, itu kan banyak investor khususnya di bidang budidaya, penangkapan, dan pengolahan. Investasi tahun lalu Singapura cukup tertarik, dan Tiongkok mulai ingin masuk juga. Tentu hal ini harus kita tangkap," sambungnya.
Prognosa investasi bidang kelautan dan perikanan tahun 2021 sebesar Rp6,02 triliun, di mana investasi terbesar ada di perikanan budidaya sebanyak 30 persen, disusul pengolahan 27 persen, lalu penangkapan (perikanan tangkap) serta perdagangan.
Baca juga: Perekonomian Masih Rendah dan Terancam Perubahan Iklim, Begini Upaya KKP Untuk Masyarakat Pesisir
Untuk mempromosikan peluang investasi ini, KKP akan menggelar Marine and Fisheries Business and Investment Forum pada Maret 2022.
Di sini KKP akan membeberkan data peluang usaha bidang kelautan dan perikanan, serta mensosialisasikan kebijakan-kebijakan sebagai dasar kemudahan investasi.
"Di sini ajang bagi investor untuk mendapat informasi dan kita beri ruang untuk mendapatkan data peluang-peluang investasi apa aja. Ini tentunya upaya kita melakukan akselerasi," tambah Catur.
Mengenai kebijakan penangkapan terukur, rencananya mulai diimplementasikan pada Maret 2022 dengan wilayah perdana WPPNRI 718 Laut Arafura.
Implementasi ini dibarengi dengan penerapan penangkapan sistem kontrak yang regulasinya diperkirakan selesai pada Februari 2022.