Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan pemerintah mencabut ribuan izin usaha pertambangan  operasi pertambangan (IUP OP) mineral, izin penguasaan berbagai lahan perkebunan dan kehutanan bertujuan mendorong para stake holder untuk berbenah.

Namun di sisi lain hal ini dinilai akan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara karena carut marut regulasi ataupun konflik internal perusahaan.

Misalnya, IUP OP tambang batubara PKP2B PT. Batubara Selaras Sapta dengan luas lahan 39.010 ha di Kabupaten Paser yang sampai saat ini belum berproduksi karena penyelesaian administrasi hukum yang belum terlaksana mengikuti Putusan PK MA RI nomor 168/PK.pdt/2016 sebagaimana belum berubahnya data MODI di Kementerian ESDM/MINERBA sesuai dengan Amar Putusan tersebut.

Baca juga: BUMN Akselerasi Proyek Hilirisasi Batubara, Erick Thohir Beberkan Segudang Manfaat Bagi Indonesia

Sementara, tahapan Produksi IUP OP sudah diberikan sejak 3 Desember 2019, untuk jangka waktu 30 tahun pertama dan opsi perpanjangan 2 x 10 tahun.

Karena belum berproduksi, tidak terjadi penyetoran kepada negara sebesar 13,5% sesuai ketentuan PKP2B generasi III.

Potensi penerimaan pendapatan negara mencapai US$ 126.661.995,- equivalen Rp 1,7 triliun yang seharusnya sudah masuk kas negara, setidaknya dapat berkontribusi dalam penanganan berbagai kebutuhan pemerintah terutama disaat pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia.

Menurut Direktur Utama BSS, Revli Mandagie, saat ini manajemen PT BSS, lebih dari siap untuk melakukan produksi terutama mengatasi krisis pasokan batubara untuk PLTU PLN/IPP supaya terhindar dari pemadaman listrik secara mendadak.

Baca juga: Resmikan Proyek Hilirisasi Batubara, Jokowi: Apakah Kita Mau Impor Terus, yang Untung Negara Lain?

"Dalam rangka program pengurangan emisi karbon, PT BSS tengah mempersiapkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait agar dapat merealisasikan Clean Coal Integrated Project, dengan pertimbangan utama demi menunjang ketersediaan energi di Ibu Kota Negara, Panajam, Kalimantan Timur,” ujar Revli dalam keterangan pers tertulis, Selasa (25/1/2022).

Dia menyatakan, ketahanan energi nasional menjadi pijakan utama untuk menyelamatkan krisis energi dalam kondisi darurat sebagaimana terjadi saat ini.

"Potensi pengembangan Clean Coal Integrated, merupakan gerakan terukur menghadapi persaingan global sehingga pemberdayaan SDA termasuk SDM penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama," kata dia.