Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi menilai Kementerian Perdagangan belum mampu mengatasi persoalan harga minyak goreng yang terjangkau untuk masyarakat. 

Direktur Celios Bhima Yudhistira menerangkan, minyak goreng yang dijanjikan dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) 11.500 perliter untuk minyak goreng curah, 13.500 perliter untuk kemasan sederhana dan 14.000 untuk kemasan premium, masih sulit didapatkan di pasaran. Baik di retail modern maupun pasar tradisional.

"Sekarang malah saling tuding antara produsen dan retailer soal stok. Jadi belum bisa diatasi. Harga masih bertahan di atas 18.900 untuk wilayah Jakarta dan 25.750 untuk wilayah Gorontalo, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis," ujarnya saat dihubungi, Selasa (8/2/2022).

Bhima menilai dalam kurun waktu 4 tahun terakhir tidak terjadi kenaikan pasokan minyak sawit dari kebun yang signifikan.

Dalam dilema ini pemerintah harus memilih antara pemenuhan kebutuhan pangan sehingga inflasi terkendali, atau melanjutkan program biodiesel secara masif. 

Baca juga: Kebijakan Mendag Atasi Persoalan Minyak Goreng Dinilai Tidak Matang

"Saya kira pilihan urgennya adalah mengamankan pasokan sawit untuk kebutuhan pangan khususnya minyak goreng," ujarnya.

Sementara pengamat ekonomi Core, Piter Abdullah menilai masalahnya ada pada persiapan yang minim. 

Baca juga: Dapat Pasokan DMO, Kemendag Janjikan Sepekan Lagi Kelangkaan Minyak Goreng Murah Teratasi

"Niat baiknya bagus menetapkan harga tertinggu 14.000, tapi kan masyarakat butuhnya bukan hanya ditetapkan, tapi bagaimana di lapangannya. Harga 14.000 tapi barangnya nggak ada ya gimana?" tanya Piter dihubungi terpisah. 

Piter berpendapat penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng butuh persiapan. Pemerintah harus bisa menguasai distribusinya.

 
"Karena potensi untuk penyimpangan-penyimpangan pasti banyak terjadi. Akan ada penumpukan, penyelundupan itu akan banyak. Karena pengusaha akan mencari keuntungan yang lebih besar. Jadi selama pemerintah tidak menguasi distribusinya ini kondisinya akan terus terjadi," papar Piter.

Persoalan distribusi menurut Piter adalah hal utama yang harus diawasi ketat. " Bahkan kalau perlu pemerintah turun tangan langsung dalam distribusinya. Kalau hanya mengatakan harganya Rp 14.000 tapi distribusinya dipegang oleh pengusaha, ya yang akan terjadi seperti sekarang ini," imbuhnya