Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan akselerasi program-programnya pada tahun 2022.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti mengungkapkan, salah satunya KKP mematok angka pembiayaan usaha di sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp 8,98 triliun di tahun 2022.

Baca juga: KKP Dorong Pameran Ikan Hias Jadi Kegiatan Ekonomi Baru

Melalui program Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA), KKP menempatkan Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP) di sejumlah lokasi prioritas.

Seperti Kampung Budidaya di Kabupaten Pati, Gresik, Kupang, Pasaman Barat, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan Lombok Timur, serta lokasi pengembangan Klaster Daya Saing di Kabupaten Sambas, Konawe Selatan, dan Ogan Komering Ilir.

"Saya yakin, dengan pendampingan TPUKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan di 34 Provinsi, target ini dapat tercapai bahkan bisa terealisasi hingga 2 digit atau mencapai target optimis sebesar Rp 10 triliun," ucap Artati dalam keterangannya dikutip, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Praktik Penambangan Pasir Laut Ilegal Terjadi di Perairan Riau, KKP Langsung Ambil Tindakan

Artati memaparkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan di 2021 mencapai Rp8,05 triliun yang disalurkan kepada 231.329 pelaku usaha.

Sementara berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, TPUKP turut berperan dalam penyaluran pembiayaan kepada 1.771 pelaku usaha dengan realisasi sebesar Rp43,61 miliar, serta pendataan dan pembinaan kepada 4.889 pelaku usaha sekaligus calon debitur potensial.

Dia pun meminta prestasi ini untuk terus ditingkatkan agar kehadiran TPUKP semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Artati juga menegaskan para TPUKP memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan investasi dan keberlanjutan usaha.

Terlebih mereka bisa memfasilitasi kebutuhan terkait informasi investasi, perizinan usaha, kemitraan, pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi akses pembiayaan.

"Saya berharap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui Pokja GISELA dan TPUKP dapat bersinergi mendukung pelaksanaan program-program prioritas KKP," pungkas Artati.

Sebagai informasi, dalam mendukung pelaksanaan GISELA, Ditjen PDSPKP juga melakukan penguatan kelembagaan di daerah melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) GISELA pada 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.