Adapun proyek yang dimaksud adalah Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambarukmo Palace Hotel, dan Samudera Beach Hotel.

Kemudian pada 1961, perusahaan ini berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.63 Tahun 1961.

Baca juga: Softbank Resmi Mundur, Demokrat Ingatkan Pemindahan IKN Belum Mendesak: Cuma Gagah-gagahan

Status PN Pembangunan Perumahan pun berubah kembali menjadi PT PP (Persero) menurut PP Nomor 39 Tahun 1971 dan diperkuat dengan Aktan No.78 tertanggal 15 Maret 1973.

Sementara kegiatan usaha inti dari PT PP adalah jasa konstruksi.

Lalu dalam rentang tahun 1991-2022, PT PP menangani berbagai mega proyek nasional serta diversifikasi kegiatan usaha, yaitu dalam bidang properti dan realti seperti usaha sewa ruang kantor di Plaza PP dan pengembangan usaha realti di kawasan Cibubur, Jawa Barat.

Selain itu, perusahaan ini juga membentuk beberapa anak perusahaan dengan menggandeng mitra dari dalam dan luar negeri seperti PT PP Taisei Indonesia Construction, PT Mitracipta Polasarana, serta PT Citra Waspphutowa.

Selanjutnya, pada tahun 2010, saham PT PP secara resmi tercatat dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca juga: SAYEMBARA IKN: Jadwal, Syarat Peserta, Tata Cara Pendaftaran, Besaran Hadiah Uang

Hal ini berdasarkan PP tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara.

Di tahun 2011, PT PP menjadi perusahaan yang menangani proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan daya 65 megawatt di Talang Duku, Sumatera Selatan.

PLTG ini turut berkontribusi selama berlangsungnya SEA Games Palembang yang diselenggarakan di tahun yang sama.

Tidak hanya itu, PT PP juga mengerjakan proyek New Tanjung Priok dengan nilai kontrak Rp 8,2 triliun di tahun 2012.

Pada tahun yang sama, Perseroan juga menangani pembangunan tujuh bandara udara.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Suhaiela Bahfin)

Artikel lain terkait Pemindahan Ibu Kota Negara