Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan berbagai produk dalam negeri berbasis teknologi dari para pelaku UKM semakin siap untuk menyuplai kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

"Kebutuhan teknologi dan informasi tentu paling banyak di Kemkominfo dan pemerintah daerah. Karena itu kami harapkan ada interaksi dengan UMKM, ada pendampingan, dan standar kualitas produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah," kata Menteri Teten saat pameran temu bisnis tahap kedua di Smesco Jakarta, Senin (19/4/2022).

Menteri Teten menambahkan, dalam temu bisnis kali ini juga menghadirkan pelatihan agar para pelaku UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Baca juga: Menteri Teten Optimistis Target 30 Juta UMKM Masuk Pasar Digital pada 2024 Bakal Tercapai

Saat ini, ditargetkan 1.000.000 produk UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP.

"Tujuan didorong masuk e-katalog ini agar pengadaan lebih mudah untuk UMKM dan prosedurnya juga sudah disederhanakan untuk UMKM. Pembayarannya juga enggak boleh utang lagi, karena sudah ada kartu kredit pemerintah dengan bunga 0 persen," katanya.

Teten optimistis, nilai perencanaan produk dalam negeri dalam acara temu bisnis kali ini dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun. 

Dia pun berharap, akan ada percepatan dan dapat terealisasi dari nilai perencanaan ini pada akhir April 2022.

"Realisasi pembelian produk dalam negeri juga akan diposting pada akhir acara temu bisnis ini. Jadi Kejaksaan, BPK, dan BPKP akan memantau realisasinya. KemenKopUKM akan fokus mendorong produktivitas dan inovasi UMKM ini," kata Menteri Teten.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan bahwa dari Kemenkominfo, terdapat anggaran sebesar Rp16 triliun yang dapat dibelanjakan untuk pembelian produk dalam negeri.

Baca juga: Teten Masduki: Seluruh Kementerian Diminta Untuk Mempercepat Vaksinasi Terhadap Seluruh Masyarakat

"Keberpihakan untuk produk dalam negeri harus ada. Ini harus diawasi dan perlu pendampingan agar realisasinya benar,” ujar dia.

Kominfo, kata Johnny, memberikan dukungan penuh pada LKPP agar belanja pemerintah ini dapat dilakukan dalam bentuk digital secara mudah dan terlindungi.