Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) berharap pemerintah membuat aturan yang adil dan berimbang mengenai pertembakauan di Indonesia.
Sekretaris Jenderal AMTI Hananto Wibisono mengatakan, saat ini ekosistem tembakau menjadi tulang punggung bagi 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkih, dan jutaan karyawan serta pelaku ritel.
“Kami berharap ada aturan yang berimbang, semangatnya itu tidak anti regulasi. Mari kita berprinsip untuk aturan yang punya citarasa nusantara, yang bisa dipakai, jangan hanya aturan itu memenangkan satu pihak. Bagaimana kita bisa hidup bersama dalam sebuah aturan,” kata Hananto yang ditulis, Selasa (18/4/2022).
Baca juga: Berkontribusi Besar ke Negara, Tembakau Diusulkan Jadi Komoditas Prioritas
Menurutnya, regulasi soal tembakau seharusnya fokus pada upaya pengendalian bukan justru pelarangan.
Ia mengeluhkan, pada awalnya regulasi soal tembakau dibuat untuk mengatur sebagai upaya pengendalian, namun lambat laun regulasi yang ada justru melarang total peredaran tembakau.
“Meskipun kita peringkat keenam negara penghasil tembakau terbesar, namun jika dikelompokkan, Indonesia itu tenaga kerjanya paling besar dibanding negara-negara lain. Rata-rata orang indonesia punya tanah sebagian ditanami tembakau. Selain itu, Indonesia punya produk yang tidak dipunyai oleh negara lain, yakni rokok kretek. Itu khasnya Indonesia,” paparHananto.
Baca juga: Asosiasi Tembakau Nilai Pemerintah Belum Serius Lindungi Sektor Pertembakauan
Hananto menyebut, tembakau merupakan komoditas yang diandalkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dalam urusan penerimaan negara melalui cukai.
Bahkan, pada saat perekonomian Indonesia turun akibat pandemi Covid-19, cukai tembakau tetap berkontribusi kepada penerimaan negara.
Oleh karena itu, Hananto berharap pemerintah bersikap adil dan berimbang terhadap regulasi soal tembakau mengingat kontribusinya yang besar kepada negara.