TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) siap mengawal dan menjaga kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG sepanjang masa Ramadan hingga Idul Fitri mendatang.
PIS telah membentuk satuan tugas yang digawangi tidak kurang dari 50 Perwira dan Pertiwi serta menyiapkan ratusan armada kapal untuk memastikan kelancaran ketersediaan energi nasional.
“PIS berkomitmen menjaga keamanan pasokan BBM dengan operasional yang berkelanjutan, seluruh perwira dan pertiwi PIS siap siaga melaksanakan tugas sepanjang Ramadan hingga Idul Fitri. PIS juga memastikan tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan para perwira dan pertiwi yang bertugas sebagai satgas,” ujar Pjs Corporate Secretary PIS Roberth MV Dumatubun, Rabu (20/4/2022).
Baca juga: Resmikan Bandara Trunojoyo, Jokowi Minta Buka Rute Penerbangan Jakarta-Sumenep Jelang Lebaran 2022
Sebanyak 282 kapal PIS dioperasikan untuk memastikan kelancaran distribusi energi domestik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199 kapal digunakan untuk mendistribusikan avtur dan BBM. Sementara, 83 kapal lainnya digunakan untuk distribusi LPG, crude oil, black oil, FSO crude, asphalt, dan lainnya.
PIS juga memastikan melakukan pemantauan penyaluran BBM dan LPG secara berkala. Mulai dari pemantauan di seluruh depot dari sisi kondisi stok, DOT, coverage days serta posisi dan kondisi kapal, dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mitigasi dan antisipasi jika terjadi lonjakan permintaan di suatu terminal.
Baca juga: Pengamat: Transportasi Umum Bisa Jadi Pilihan Utama Pemudik
Dari sisi kesiapan kapal, pemantauan dilakukan secara digital dengan aplikasi dan teknologi yang PIS miliki untuk mendeteksi perkembangan situasi, mengantisipasi jika terjadi kondisi darurat dan risiko lainnya, yaitu Enhance Daily Tanker Position (EDTP). Sebagai langkah antisipasi, PIS juga menyiapkan tambahan kapal sebagai antisipasi adanya kenaikan kebutuhan untuk pengamanan stok selama masa satgas apabila diperlukan.
Koordinasi juga terus dilakukan terpusat pada Posko Satgas Pertamina dan secara mandiri dengan instansi pemerintahan terkait mulai dari petugas pelabuhan, bea cukai, dan perizinan lainnya agar operasional kapal tetap lancar.