Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan resmi dilantik sebagai Menteri Perdagangan.

Sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) telah menanti Zulkifli Hasan dan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu yang singkat.

Pengamat Ekonomi Rahma Gafmi menerangkan, PR utama Zulkifli Hasan adalah mengembalikan harga minyak goreng ke harga semula.

Baca juga: Cerita Zulkifli Hasan Sebelum Dilantik Jadi Menteri Perdagangan, Sempat Makan Bersama di Istana

"Termasuk menetapkan windfall tax buat eksportir yang meraup keuntungan tinggi dari komoditas yang urgent untuk kepentingan nasional," ucap Rahma saat dihubungi, Rabu (15/6/2022).

Selain itu, menurut Rahma, penting agar Kementerian Perdagangan bersinergi dengan lembaga terkait, terutama penegak hukum. Utamanya, dalam kaitan menjaga stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

"Reshuffle Kabinet dilakukan karena dianggap menteri sebelumnya kurang kompeten dalam menangani tupoksinya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini," kata Rahma.

Rahma menerangkan, wajar dilakukan Reshuffle. Namun seharusnya penggantinya itu adalah yang bener-benar mengerti persoalan lapangan.

"Saya tidak menyangsikan kemampuan Pak Zulhas dan Pak Hadi Thahjanto. Namun saya lihat kedua menteri ini kurang tepat penempatannya," imbuh Rahma.

Rahma melihat, Mendag itu seharusnya diberikan kepada profesional yang mengerti lapangan dan berani memberantas mafia.

"Kalau saya lihat Pak Zulhas ini bukan orang lapangan ya," ucap Rahma.

Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan: Persoalan Minyak Goreng yang Tidak Selesai, Kita Selesaikan dengan Cepat

Pedagang Pasar: Welcome to The Jungle

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi. 

"Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mengucapkan selamat atau welcome to the jungle kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dilantik siang ini oleh Presiden Jokowi," kata Ketua Umum DPP IKAPPI, Abdullah Mansuri, Rabu (15/6/2022).