Pemerintah diminta membuat aturan perizinan terkait hal tersebut agar tindakan petani menjual hasil panennya ke luar negeri aman secara hukum.

“Pemerintah harus mengatur soal ini dengan baik, agar kerja keras petani sawit menjadi optimal dan penerimaan negara juga bertambah," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (5/7/2022).

Hal tersebut dinilai penting, agar kesejahteraan petani sawit rakyat tidak merosot. 

"Pemerintah jangan hanya meng-gesa dan memfasilitasi ekspor CPO dari para pengusaha, sementara abai terhadap nasib petani sawit rakyat," tutur Mulyanto.

Baca juga: Harga TBS Kelapa Sawit Anjlok, Pupuk Mahal, DPR Tuntut Tanggung Jawab Pemerintah

Ia menambahkan Pemerintah harus memberi perhatian serius pada nasib petani sawit. Jadi tidak ada salahnya kalau Pemerintah mengizinkan petani rakyat ini untuk mengekspor TBS sawit tersebut ke negeri jiran.

Selain itu, Mulyanto juga mendesak Pemerintah untuk segera menata industri atau pabrik kelapa sawit (PKS). Selama ini PKS tersebut yang membeli TBS dari petani sawit rakyat. 

Sekarang ini PKS sudah banyak yang menolak TBS dari petani, bahkan tidak sedikit PKS ini yang tutup. Akibatnya, harga TBS petani rakyat anjlok ke titik nadir.

"Kalau kondisi ini dibiarkan atau terlambat ditangani, maka tidak tertutup kemungkinan industri sawit kita akan kolaps," ucap Mulyanto.

Untuk diketahui, meski harga CPO dunia sejak bulan maret 2022 secara umum mulai turun, namun harga CPO termasuk harga TBS kelapa sawit di Malaysia masih lebih baik ketimbang di Indonesia. Bahkan perbedaan harganya cukup signifikan.