Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus meminta Menko Marves Luhut Panjaitan agar jangan buang badan soal anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dan Crude Palm Oil (CPO).

“Kalau Pak Luhut bilang itu karena Ukraina buka keran ekspor bunga matahari dan memangkas pajak ekspor, itu namanya buang badan dan tidak bertanggung jawab,” kata Deddy dalam keterangannya, Jumat (8/7/2022).

Deddy berpendapat bahwa anjloknya harga TBS sawit petani itu adalah akibat kerusakan rantai pasok terkait moratorium ekspor, mekanisme perizinan ekspor (PE) yang memakan waktu, kebijakan distribusi minyak goreng serta tingginya beban pungutan ekspor dan flusing out.

Baca juga: BUMN Diminta Bangun Pabrik Pengolahan Sawit untuk Jaga Stabilitas Harga TBS Petani

“Kekacauan itulah yang menyebabkan harga TBS petani hancur dibawah kewajaran.Jadi jangan cari kambing hitam soal Ukraina sebab harga ke-ekonomian TBS dan CPO itu ambruk karena kapasitas tangki yg overload shgg tidak mampu menampung TBS dan siklus CPO nya tidak bisa berjalan normal,” katanya.

Deddy menjelaskan di saat demand global menurun nyaris 30 persen harga TBS dan CPO tetap rontok di bawah harga keekonomian. 

“Kenapa? Karena rantai pasok komoditas tersebut tersendat,” ujarnya.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong pasar global mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan mereka akan minyak nabati. 

Dan itu didapat dari mulai mengalirnya minyak nabati selain sawit di dunia, salah satunya minyak bunga matahari dari Ukraina. 

“Jadi masalahnya ada pada pengelolaan industri sawit di Indonesia yang carut marut, bukan semata-mata karena pengaruh global,” ujar Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini.

Baca juga: CORE Ungkap Alasan Harga TBS Sawit Anjlok Tapi Harga Minyak Goreng Belum Turun

Oleh karena itu menurut Deddy, jalan keluarnya adalah memperbaiki mata rantai produk sawit dimana jaminan pasokan dalam negeri terjaga baik volume maupun harganya. 

“Sudah saatnya kebijakan DMO dan DPO dievaluasi, pungutan yang berlebihan dikurangi, distribusi dan cadangan nasional dikendalikan dengan baik,” tutur Deddy.