Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Founder Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group Arief Budiman mengatakan, aspek politik memiliki unsur penting dalam menjaga stabilitas perusahaan. 

Berbicara politik, lanjut dia, berarti berbicara tentang pemahaman utuh terhadap kekuasaan. 

“Pada dasarnya setiap sistem politik melahirkan kebijakan publik bagi keberlangsungan dunia usaha,” ujar Arief Budiman dalam diskusi “Looking Ahead for 2024 Election”, di T-Hub by Tokocrypto, Jakarta, Jumat (22/7/2022).

Baca juga: 6 Prioritas Ditjen Hubla Dukung Pemulihan Dunia Usaha dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Menurutnya, profesi PPGA kerap dianggap berkutat dengan urusan perizinan.

Padahal menurutnya ada lima pilar yang harus dikuasai, antara lain memahami kebijakan publik, politik, corporate communication & diplomacy (corcomacy), dan memahami aspek bisnis secara komprehensif termasuk kontribusi bagi negara.

“Padahal profesi ini memiliki potensi besar dan penting sebagai think tank dan diplomat organisasinya terhadap pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif,” urainya.

Dan umumnya, siklus lima tahunan dan pasca 10 tahun berurutan dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi bisa berarti akan ada perubahan arah kebijakan politik maupun ekonomi yang relevan dan penting bagi keberlangsungan operasi perusahaan.

“Karena perubahan adalah keniscayaan. Maka kita perlu asah political sense. Kita (praktisi PPGA) harus cepat beradaptasi dengan perubahan, termasuk menghadapi perubahan kepemimpinan 2024. Agar praktisi profesi ini bisa menjadi trusted partner dari sisi regulasi (Pemerintah) maupun legislasi (DPR),” jelas Arief.

Lanjut Arief, praktisi PPGA (Public Policy and Government Affairs) perlu mengaktifkan political sense dalam menyongsong perubahan kepemimpinan Indonesia.

Baca juga: Dampak Positif dan Negatif Rupiah Melemah Bagi Dunia Usaha, Seperti Apa?

Sehingga dapat menyusun scenario planning bagi kepentingan perusahaan, menyesuaikan dengan analisa politik yang mendalam dari para kandidat populer yang bermunculan saat ini.

Arief menambahkan, ada empat fundamental hal yang perlu dianalisis dari kondisi politik saat ini, antara lain bentukan bangun koalisi partai, bagaimana tokoh-tokoh kandidat populer capres/cawapres berpengaruh terhadap kohesi sosial politik, konsesi distribusi kekuasaan, dan terakhir fokus kebijakan ekonomi.

“Dari nama-nama yang muncul adakah yang memiliki visi bermakna untuk Indonesia? Tidak hanya hura-hura angka popularitas. Bagaimana mereka memandang industri ke depan, rencana kebijakan ke depan, apa dampak konstelasi politik bagi bisnis di sektor industri, baik itu sektor migas, sektor FMCG, sektor tambang, blockchain, aset crypto, start up dan lain-lain. Itu semua bisa dianalisis dari karakter nama-nama populer tersebut,” pungkas Arief.