Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menyesuaikan penerapan subsidi energi yang tepat sasaran bagi masyarakat. Saat ini, PT Pertamina (Persero) tengah melakukan uji coba untuk pendaftaran kendaraan melalui MyPertamina untuk 50 kota/kabupaten di 27 provinsi.
Hal ini dilakukan untuk memudahkan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti, Solar dan Pertalite.
Namun wacana penerapan MyPertamina ini menuai sejunlah polemik di kalangan masyarakat.
Baca juga: BPH Migas Ungkap Potensi Kelangkaan Pertalite dan Solar pada Oktober-November, Ini Penyebabnya
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai baik wacana penerapan MyPertamina untuk pembatasan BBM subsidi. Kendati demikian, penggunaan MyPertamina ini dianggap keputusan yang kurang sesuai untuk masyarakat.
“MyPertamina, menurut saya itu baik juga. Tetapi saat ini kurang proper, kurang tepat. Karena tadi berbagai permasalahan akan muncul,” kata Fahmy Radhi dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk Untung Rugi BBM Subsidi secara virtual Sabtu (6/8/2022).
Ia menambahkan, penggunaan MyPertamina yang merupakan platform digital akan menyulitkan sejumlah konsumen di Indonesia. Selain diperlukan literasi teknologi, akses untuk menggunakan digital pun belum sepenuhnya dapat diakses masyarakat di seluruh Indonesia.
Baca juga: Selain MyPertamina, Perlu Inovasi Lainya pada Tata Kelola Distribusi BBM Petamina
“Sehingga saya khawatir dengan tidak adanya akses tadi, yang punya akses hanya mobil-mobil, kemudian dia bisa membeli pertalite,” kata Fahmy.
“Sementara rakyat di daerah-daerah pelosok yang tidak punya akses tidak bisa mendaftar dan memperoleh itu tadi,” lanjut dia.
Dalam kesempatan yang sama, Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan sebanyak 90 persen pengguna kendaraan roda empat menggunakan ponsel pintar.
“Pemakai mobil itu 90 persen pasti pakai handphone pintar,” katanya.
Adapun 10 persen sisanya yang tidak mengakses ponsel pintar itu, sambung dia, akan diupayakan agar bisa mendaftar secara manual di SPBU.
“Jadi enggak perlu pakai MyPertamina. Tapi itu adalah langkah-langkah kita,” kata Arya.
Selain BBM subsidi, Arya menambahkan pemerintah juga bakal melakukan pembatasan pada pembelian LPG berukuran 3 kilogram.
Pemerintah, sambung dia, akan melakukan pendataan terkait siapa saja masyarakat yang membutuhkan sehingga pemberian subsidi LPG dapat tepat sasaran.
“Kasian loh mereka ini, banyak sekali orang-orang berhak susah sekali dapat LPG, karena sudah diborong habis di lapangan,” kata dia.
“Ini rakyat akan lebih senang kalau ada lpg kalau meanbg dia yang mendapatkan yang berhak,” lanjut Arya.
Ia menambahkan saat ini pemerintah terus melakukan pendataan untuk aplikasi MyPertamina. Adapun pendataan itu ditargetkan bakal rampung pada Agustus 2022 ini.
“Mudah-mudahan nanti Perpres-nya selesai kemudian September kita sudah bisa laksanakan yang namanya subisdi energi kepada yang berhak,” tutur Arya.
Pendaftar BBM Subsidi MyPertamina Tembus 220 Ribu Kendaraan, 80 Persen Pertalite
PT Pertamina Patra Niaga menyatakan, 220 ribu kendaraan telah mendaftar sebagai pengguna BBM Subsidi jenis Biosolar dan Pertalite.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi masyarakat yang telah mendukung Program Subsidi Tepat Sasaran dengan telah melakukan pendaftaran.
Baik di booth pendaftaran di SPBU/lokasi yang ditentukan, website MyPertamina, maupun melalui aplikasi MyPertamina.
“Dari total ini, hampir 80 persen kendaraan yang didaftarkan adalah jenis kendaraan yang mengkonsumsi Pertalite, sisanya adalah pengguna Solar Subsidi,” ucap Irto, Minggu (24/7/2022).
Irto melanjutkan, masyarakat yang mendaftarkan kendaraannya pada Program Subsidi Tepat ini tidak hanya terbatas pada kota atau kabupaten yang memang secara resmi telah dibuka periode pendaftarannya, namun dari seluruh Provinsi di Indonesia.
Melihat tingginya pendaftar dari seluruh wilayah, Pertamina Patra Niaga pada beberapa waktu lalu sudah memperluas wilayah pendaftaran hingga 50 Kota atau Kabupaten.
“Melihat dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga memang secara bertahap akan terus memperluas wilayah Program Subsidi Tepat,” papar Irto.
“Perluasan ini tentu dibarengi dengan evaluasi, bagaimana kesiapan sistem serta kesiapan di lapangan dalam menentukan wilayah mana yang akan menjalankan Program Subsidi Tepat,” pungkasnya.
Seperti diinformasikan sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga telah membuka pendaftaran kendaraan dan identitasnya di Website MyPertamina per 1 Juli 2022.
Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.
Inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Rencana penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi akan dilakukan di beberapa kota dan kabupaten.
Antara lain adalah Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Manado.
Pertamina juga mengingatkan kepada masyarakat saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka.
Pembelian Pertalite dan Solar Subsidi saat ini juga masih seperti biasa dan belum ada pembatasan.
Kedepan, Program Subsidi Tepat Sasaran ini akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah.