Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah melakukan langkah-langkah secara simultan untuk mengatasi persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

"Saya kira ada beberapa kombinasi dari penanganan permasalahan ini tidak hanya satu atau dua saja tetapi secara simultan," ujar Eddy di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Ia menerangkan, volume untuk penggunaan Pertalite juga tetap besar, jika nantinya dinaikan menjadi Rp 10.000 per liter. Sebaiknya, pemerintah merevisi Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 agar bisa dilakukan pengendalian terhadap penggunaan BBM bersubsidi.

Baca juga: Harga BBM Pertalite Diisukan Akan Naik, Jokowi Berikan Tanggapan

"Kedua, dilakukan evaluasi terhadap apakah ada kenaikan harga segera apakah kenaikan harga itu segera tapi bertahap mungkin 10 persen kemudian melihat respon di lapangan dan kemudian melakukan juga pengawasan yang ketat di lapangan terhadap pembatasan," kata Eddy.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan kalkulasi dan simulasi atas dampak yang diberikan dari kenaikan harga Pertalite jadi Rp 10.000 per liter. Selain itu, mengawasi secara ketat penyalurannya

"Siapa-siapa saja yang berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi tersebut," tuturnya.

Sebab, terdapat dua dampak jika nantinya BBM subsidi dinaikan, yakni menurunnya daya beli masyarakat, juga berdampak terhadap inflasi.

"Dan harus dilihat berapa tambahan subsidi yang diberikan, karena bagaimanapun juga Rp 10.000 per liter itu masih di bawah harga keekonomian," tutur Eddy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya menghitung betul dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM jenis Pertalite.

"Semuanya saya suruh menghitung betul, hitung betul sebelum diputuskan," ujar Jokowi di TMII, Jakarta Timur, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Soal Isu Kenaikan Pertalite Jadi Rp 10.000 Per Liter, Ahok: Bisa Tanya ke Dirut Pertamina

Jokowi menjelaskan, dampak dari kenaikan harga pertalite bakal mempengaruhi daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, hingga berisiko menaikkan inflasi dan membuat pertumbuhan ekonomi menurun.

Dengan dampaknya yang begitu luas terhadap hajat hidup orang banyak, Jokowi mengaku bakal sangat berhati-hati memutuskan kenaikan.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya," kata Jokowi.