Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan bakal mengumumkan kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.

Sinyal kenaikan harga BBM ini disebabkan beban subsidi dan kompensasi energi yang membengkak pada tahun 2022 hingga Rp502 triliun.

Atas hal itu, pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rofyanto Kurniawan menyebut, pemberian subsidi BBM dan listrik tidak efisien lantaran banyak masyarakat menengah atas yang ikut menikmatinya.

“Subsidi hanya untuk rakyat miskin dan yang membutuhkan, rakyat mampu menengah ke atas seharusnya tidak perlu lagi mendapatkan subsidi,” kata Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2023, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Ketua Komisi VII DPR Sebut Pernyataan Luhut Soal Wacana Kenaikan Harga BBM Ceroboh dan Merugikan

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, subsidi justru tak dinikmati masyarakat rentan dan kurang mampu.

Subsidi justru dipandang dinikmati oleh golongan orang kaya, sehingga penyaluran subsidi dinilai tidak tepat sasaran.

“Konsumsi listrik, BBM, dan LPG itu banyak kelompok yang kaya dibandingkan dengan kelompok yang tidak mampu," kata Sri Mulyani.

Adapun dikutip dari Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023, anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg direncanakan sebesar Rp138,33 triliun atau 7,4 persen lebih rendah ketimbang outlook 2022.

Alokasi subsidi jenis BBM tertentu dan gas melon untuk tahun ini diperkirakan Rp149,36 triliun.

Nantinya akan dilakukan transformasi penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran.

Penyaluran juga akan berbasis target penerima, dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial.