Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai mata uang terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus berjatuhan seiring dengan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. 

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, bahkan Yuan mengalami pelemahan yang cukup signifikan, di mana terjun hampir mendekati level pelemahan pada krisis keuangan tahun 2008. 

"Sehingga, Bank Sentral China atau PBoC meningkatkan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 20 persen dari sebelumnya 0 persen sejak pandemic di 2020," ujar dia melalui risetnya, Selasa (27/9/2022). 

Baca juga: Menkeu Ungkap Penyebab Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp15.000 Terhadap Dolar AS

Hal tersebut dilakukan hanya untuk penjualan forward valuta asing bank kepada kliennya, sehingga pembelian valuta asing menjadi lebih tinggi. 

Sementara, tidak hanya kebijakan lockdown spasial yang terus bergulir di China, perlambatan sektor properti yang menjadi kontributor utama ekonomi China ikut membebani depresiasi Yuan. 

Kebijakan serupa yakni kenaikan GWM dari 0 persen menjadi 20 persen, pernah dilakukan pada 2015 sebelum diturunkan lagi pada 2017 dan kembali menaikan di 2018. 

Nico menilai risiko devaluasi yuan tentunya memberikan PBoC pilihan untuk membiarkan agar tidak kehilangan daya saing ekspor, sehingga barang mereka terlihat lebih murah daripada produk lainnya, atau mengerahkan seluruh alat kebijakan untuk meredam situasi depresiasi yuan yang semakin dalam. 

Adapun tidak hanya China, Jepang juga tengah dilanda tekanan pelemahan mata uang, sehingga Bank Sentral Jepang atau BoJ turut melakukan intervensi untuk menopang pergerakan mata uang yen untuk pertama kalinya sejak 1998. 

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Penyebab Nilai Tukar Rupiah Tembus di Atas Rp15.000 per Dolar AS

"Kami melihat bahwa kebijakan kenaikan GWM memang dapat memperlambat laju pelemahan yuan. Namun, bukan berarti dapat membalikan arah ke zona penguatan sebagaimana faktor perlambatan ekonomi atas sejumlah faktor di China," kata Nico. 

Lebih lanjut, menurutnya kondisi tersebut turut serta memberikan kekhawatiran terhadap prospek krisis di kawasan yang lebih luas. 

"Kekuatan dolar yang terus menyerang membuat dua mata uang penting di kawasan Asia seolah runtuh. Memang kalau dilihat dari sisi kebijakan moneter, tampak China dan Jepang cukup dovish ketimbang The Fed yang agresif dan akan semakin agresif hingga mencapai target yang diharapkan," tuturnya. 

Sementara, apabila kedua negara tersebut menghadapi risiko krisis mata uang, lalu bagaimana dengan Indonesia? 

Mengingat perlambatan ekonomi China cukup berpengaruh terhadap sejumlah permintaan di dalam negeri, Nico memandang risiko devaluasi yuan dapat berpengaruh terhadap penurunan ekspor. 

Baca juga: China Sepakat Bayar Gas Rusia dalam Yuan dan Rubel

Namun, juga akan bergantung dengan kesepakatan transaksi apabila diberlakukan Local Currency Settlement (LCS). 

Untuk impor sendiri, dengan devaluasi yuan akan lebih menguntungkan, terlebih dari sisi foreign direct investment atau FDI Indonesia cenderung lebih kuat dalam satu tahun terakhir, di mana terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 

Kuartal lalu saja, FDI tumbuh hingga 40 persen ke level tertingginya sepanjang sejarah dengan Singapura sebagai sumber pendanaan terbesar dan diikuti oleh China, Hong Kong, Jepang dan AS. 

Hal ini seiring dengan sejumlah kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah seperti insentif dan kemudahan dalam hal perizinan. 

Sementara, bisnis metal menjadi yang paling diminati, disusul pertambangan, properti, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi. 

Nico menambahkan, hal yang turut berkontribusi terhadap kuatnya fundamental ekonomi di saat negara lain cenderung tertekan, di samping commodity boom. 

Baca juga: Jepang Siap Siaga Penetrasi Pasar Uang Stabilkan Nilai Yen, Dolar AS Sempat 145 Yen

Selain itu, FDI juga menjadi penopang pergerakan mata uang rupiah yang cukup rentan dengan pengetatan kebijakan moneter The Fed. 

"Kami pun masih optimis dengan FDI di kuartal III ini, di mana akan diumumkan siang ini. Namun, dari sisi global ini akan menyebabkan capital outflow secara besar-besaran bagi kedua negara tersebut dan mengakibatkan rentetan kelesuan bagi negara lainnya, terutama kawasan Asia," pungkasnya.