TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menjalankan sejumlah strategi dalam menghadapi ancaman krisis pangan pada tahun depan, satu di antaranya membuka lahan pertanian.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengaku telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar segera mengambil langkah dalam rangka mengatasi krisis pangan.

Langkah ini pun disebut sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyikapi gejolak ekonomi yang diprediksi terjadi pada 2022.

“Kita ketahui bersama kondisi ekonomi global tahun 2023 akan tidak baik-baik saja. Lalu apa yang harus disiapkan? Kita harus menyediakan lahan-lahan untuk pertanian, menginventarisir Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah selesai, atau tanah-tanah telantar kita berdayakan ke masyarakat untuk ditanami,” ujar Hadi yang dikutip dari Kontan, Jumat (14/10/2022).

Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan Mentan Dorong Semua Negara di Dunia Buka Jalur Distribusi Makanan

Hadi menginstruksikan hal tersebut kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Hadi mengatakan, adanya Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) penting untuk mengatasi krisis pangan.

Lalu, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga penting untuk terus dijalankan.

Oleh karena itu, Hadi Tjahjanto menginstruksikan untuk menyusun strategi bagi percepatan pelaksanaan PTSL agar prosesnya bisa lebih cepat dan selesai.

“Program PTSL adalah tugas dari Bapak Presiden. Tapi saya butuh bantuan Anda semua. Untuk itu saya mohon bantuannya, seluruh jajaran, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia, bekerja keras untuk PTSL,” ucap Hadi. (Vendy Yhulia Susanto/Kontan)