Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Defisit fiskal China mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dalam sembilan bulan pertama tahun ini, karena wabah Covid-19 dan kemerosotan pasar perumahan terus mengikis pendapatan pemerintah.
Melansir dari Bloomberg, defisit anggaran untuk semua tingkat pemerintahan adalah 7,16 triliun yuan atau senilai 980 miliar dolar AS, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan China hari ini, Selasa (25/10/2022).
Pihak berwenang China telah berjuang memenuhi kebutuhan tahun ini karena pemotongan pajak besar-besaran dan krisis pasar perumahan telah memangkas pendapatan pemerintah secara tajam.
Penguncian Covid-19 yang dilakukan berulang-ulang di kota-kota besar China telah menyedot banyak pengeluaran untuk mengendalikan penyebaran wabah dan uji coba atau tes Covid.
Pertumbuhan ekonomi China rebound 3,9 persen pada kuartal ketiga tahun ini, setelah penguncian di Shanghai dan kota-kota lain pada awal tahun mendorong produk domestik bruto (PDB) di kuartal kedua mendekati stagnasi.
Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan investasi di bidang infrastruktur, meskipun penjualan ritel melemah dan pengangguran meningkat.
Aktivitas di sektor jasa, yang menyumbang setengah dari ekonomi China, mengalami kontraksi pada bulan lalu untuk pertama kalinya sejak Mei.
Hal ini terjadi karena penguncian di kota-kota besar termasuk Chengdu, membuat konsumen tetap berada di rumah, tutupnya toko dan restoran, serta terhentinya perjalanan ke seluruh negeri.
Baca juga: Jumlah Pengangguran di China Meningkat di Tengah Naiknya Pertumbuhan Ekonomi Negeri Tirai Bambu
Total pendapatan dari anggaran dana masyarakat dan pemerintah adalah 19,9 triliun yuan dalam sembilan bulan pertama tahun ini.
Pendapatan masyarakat umum turun 6,6 persen dari tahun sebelumnya, melambat dari penurunan 8 persen dalam delapan bulan pertama.
"Itu dapat meningkat 4,1 persen jika bukan karena pemotongan pajak", kata kementerian keuangan China.
Sebagian besar keringanan pajak ditetapkan pada periode April sampai Juni. Pendapatan dari penjualan tanah turun 28,3 persen secara year-on-year (YoY) dalam sembilan bulan pertama tahun ini menjadi 3,85 triliun yuan.
Baca juga: Xi Jinping Jadi Presiden Lagi, Sederet Saham Teknologi China Kompak Anjlok
Pengembang properti tidak mau membeli tanah karena mereka bergulat dengan krisis likuiditas yang sedang berlangsung.
Hal ini mendorong beberapa pemerintah daerah menjual tanah kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk menghasilkan pendapatan.
Praktik penjualan tanah ke BUMN mendorong Kementerian Keuangan China mengeluarkan pernyataan yang melarang pemerintah daerah membeli tanah dengan uang pinjaman atau "menggelembungkan" pendapatan penjualan tanah mereka melalui pembelian oleh BUMN.
Total pengeluaran pemerintah dalam sembilan bulan pertama adalah 2,71 triliun yuan. Ini termasuk 19 triliun yuan dalam pengeluaran publik umum, yang meliputi pendidikan, perawatan kesehatan, pertahanan dan penelitian ilmiah.
Baca juga: Protes Anti Xi Jinping Menyebar di China setelah Amankan Masa Jabatan Tiga Periode
China perlu meningkatkan defisit resminya, yang mencakup anggaran masyarakat umum, menjadi lebih dari 3 persen dari PDB tahun depan, kata ekonom di Yuekai Securities Co., Luo Zhiheng memperkirakan baru-baru ini.
Beijing menetapkan target defisit tahun ini sekitar 2,8 persen dari PDB, tetapi peningkatan defisit akan diperlukan untuk mengatasi tekanan fiskal yang diperkirakan akan meningkat sebagian karena kesengsaraan real estat, tulis Zhiheng.
Beberapa sorotan dalam data yang dirilis Kementerian Keuangan China:
1. Penghasilan dari pajak akta, yang dibayarkan saat properti dibeli atau dijual, turun 27,1 persen secara tahunan di Januari-September
2. Pendapatan pajak dari pembelian kendaraan turun 30,9 persen pada periode tersebut, karena kebijakan untuk mengurangi separuh retribusi yang dibayarkan pada beberapa mobil penumpang baru terus berdampak
3. Pendapatan dari pajak atas penghasilan badan dan individu masing-masing naik 2,1 persen dan 9,1 persen
4. Pengeluaran transfer hak penggunaan tanah milik negara, yang sebagian diinvestasikan dalam infrastruktur, turun 15,2 persen menjadi 4,4 triliun yuan