TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri di tanah air untuk lebih berkembang, efisien, berkualitas, produktif, dan berdaya saing.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, khususnya dalam implementasi program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

Menurut Agus, penerapan industri 4.0 di Indonesia diharapkan menarik investasi di sektor manufaktur, sehingga struktur industri di Indonesia bisa lebih dalam, serta mampu produktif dan berdaya saing tinggi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja dalam mengadopsi teknologi.

Kebijakan ini menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional menuju pemulihan ekonomi di era saat ini.

Baca juga: Pemerintah Dorong Sektor Industri Terapkan Ekonomi Sirkular

Untuk menjawab tantang tersebut, Badan Standaridisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui unit satuan kerjanya Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang melaksanakan kegiatan Business Gathering dengan tema

“Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi AiMS dan Sinergi Industri Sebagai Wujud Peningkatan Layanan Prima BBSPJPPI” pada tanggal 27 Oktober 2022 di Gumaya Tower Hotel Semarang.

Kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber Kepala BSKJI - Kementerian Perindustrian, Direktorat.

Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan - KLHK, Wakil Dekan I FMIPA UNNES, serta perwakilan dari industri.

Dalam sambutannya, Kepala BSKJI Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi, menyampaikan pentingnya percepatan implementasi industri 4.0.

“Kemenperin telah menginisiasi program Making Indonesia 4.0 melalui penerapan optimalisasi teknologi industri guna mewujudkan pembangunan sektor industri yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan, dan inklusif. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan percepatan dalam implementasi teknologi 4.0 dalam proses produksi pada industri dalam negeri,” kata Doddy yang dikutip dari Kontan, Senin (31/10/2022).

Doddy juga menyampaikan, bahwa keberhasilan penerapan program Making Indonesia 4.0 membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Penerapan Making Indonesia 4.0 memerlukan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang holistik sebagai pilar penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi digital dan Industri 4.0. Selain itu juga ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital, kesiapan regulasi, ketersediaan SDM unggul, dan akses permodalan, serta kematangan konsumen sebagai pilar penting ekonomi digital 4.0,” lanjutnya.

Doddy mengamanatkan agar seluruh Satuan Kerja di bawah BSKJI harus aktif dalam melakukan optimalisasi teknologi di instansinya masing-masing dan mencari alternatif teknologi dengan harga terjangkau guna menjawab kebutuhan dan permasalahan pada industri, laboratorium lingkungan, serta pada penaatan regulasi guna mengantisipasi perkembangan kebutuhan industri ke depan.

Alternatif teknologi yang dimaksud juga menjadi wujud nyata dalam rangka mendorong keberhasilan program Making Indonesia 4.0 dan penguatan struktur industri.